Search
Now showing items 11-20 of 20
Pertimbangan Izin Usaha Penambangan Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan Berbasis Maqasid Syari’ah
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana izin usaha
penambangan dari sisi maqasid syari’ah. Tulisan ini bermula dari
banyaknya protes oleh masyarakat sekitar tentang izin usaha
penambangan yang dikeluarkan ...
Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Era Liberalisasi Ekonomi Global
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)
Di tengah proses liberalisasi ekonomi dimana peran dan intervensi
pemerintah sangat dibatasi, maka semestinya UMKM perlu mendapat
perlindungan karena beragamnya keterbatasan dan kendala yang
dimiliki termasuk masalah ...
FREIES ERMESSEN KE CITIZEN FRIENDLY DALAM PERIZINAN INDONESIA
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)
Simbolisasi administrasi pemerintahan dengan Citizen Friendly
memberi harapan besar terhadap berubahan mendasar menuju
administrasi pemerintahan yang demokratis, familier, ramah
serta kesejajaran kedudukan antara ...
Perizinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Peredaran Kosmetika yang Aman Bagi Kesehatan Masyarakat
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)
Dewasa ini iklan dan peredaran kosmetika, baik melalui perdagangan
manual maupun on line banyak terjadi di masyarakat, hal ini
mengakibatkan banyaknya peredaran kosmetika di masyarakat
yangtidak memenuhi persyaratan ...
Penguatan Integrasi Analisis Dampak Lalu Lintas Dalam Sistem Perizinan Bagi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)
Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) adalah kajian dampak lalu
lintas yang timbul dari kegiatan pembangunan dimana hasilnya
dituangkan dalam dokumen yang menjadi syarat bagi penerbitan izin
lokasi atau IMB. Praktik ...
Kebijakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)
Indonesia belum memiliki modal yang memadai untuk melakukan
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi
memegang peranan penting guna pelaksanaan kapitalisasi modal
dalam mendukung pelaksanaan start ...
Quo Vadis Izin Lingkungan Pendirian Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) (Studi Kasus di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)
Artikel ini bertujuan untuk membahas urgensi Izin Lingkungan
Pendirian TPS dan juga merumuskan model implementasi izin
lingkungan dalam pendirian TPS di setiap desa. Metode penelitian yang
digunakan dalam artikel ini ...
Analisis Peraturan Daerah Bermasalah Terkait Dengan Tata Kelola Perizinan yang Ramah Investasi di Kota Surakarta
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)
Kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
merupakan hal yang sangat penting terutama dalam pembangunan
di bidang ekonomi. Hal tersebut mempengaruhi iklim investasi yang
diharapkan menjadi modal pembangunan ...
Hubungan BPMPTSP dengan Dinas Pertambangan dan Energi Dalam Penerbitan Izin Tambang Galian C
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kewenangan
yang dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dengan Dinas Pertambangan dan Energi dalam penerbitan izin
tambang galian C dan sejauh ...