• Login
    View Item 
    •   Home
    • Proceedings
    • Prosiding Seminar Nasional Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
    • Seminar Nasional Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2018
    • View Item
    •   Home
    • Proceedings
    • Prosiding Seminar Nasional Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
    • Seminar Nasional Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2018
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Analisis Kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang Evaluasi USBN

    Thumbnail
    View/Open
    VIEW/DOWNLOAD (635.9Kb)
    Date
    2018-12
    Author
    Tukinem, T
    Suyadi, S
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 dalam perspektif evaluasi pendidikan, kelebihan dan kelemahan dari PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI. Penelitian ini merupakan library research (penelitian kepustakaan). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi yaitu melalui teks-teks tertulis berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang mendukung kajian penelitian. Selain menggunakan metode dokumentasi penulis juga menggunakan metode wawancara tak terstruktur. Analisis data dilakukan dengan metode teknik analisi isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 dalam perspektif evaluasi pendidikan adalah kedua payung hukum (PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI) tersebut telah direspon oleh sebagian besar satuan pendidikan propinsi DIY khususnya Kabupaten Sleman. Satuan pendidikan terutama guru mata pelajaran PAI merespon dengan sangat baik terkait dengan evaluasi USBN PAI karena guru lebih mudah mengevaluasi keberhasilan peserta didik dan telah mencakup tiga ranah penilaian yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kelebihan kedua payung hukum tersebut adalah USBN PAI telah dapat mengukur keberhasilan peserta didik dengan tuntas dan lebih mudah cara mengevaluasinya. Kelemahan kedua payung hukum tersebut adalah masih ada yang belum merespon kebijakan tentang USBN PAI karena berbeda secara institusi (seperti Muhammadiyah) yang mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengevaluasi PAI.
    URI
    http://hdl.handle.net/11617/10586
    Collections
    • Seminar Nasional Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2018

    DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    Atmire NV
     

     

    Browse

    Publikasi IlmiahCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    Login

    DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    Atmire NV