Model Pertanggungjawaban Hukum Dana Bantuan Orang Tua Murid pada RSBI (Studi Kasus SMPN RSBI di Kabupaten Boyolali)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui model pertanggungjawaban hukum pengelolaan anggaran yang bersumber dari orang tua murid, di SMP Negeri RSBI. SMPN RSBI sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten adalah satuan pendidikan dasar yang masih diperkenankan untuk menarik iuran dari orang tua murid. Penelitian ini merumuskan tiga hal, yaitu (1) pelaksanaan pertanggungjawaban hukum bantuan orang tua murid di RSBI, (2) kesesuaian pertanggungjawaban hukum tersebut dengan UU otonomi daerah, UU sisdiknas, dan aturan pengelolaan keuangan daerah, (3) merumuskan model pertangungjawaban hukum sehingga aplikatif dan sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di dua lokasi, yaitu SMPN 1 Boyolali dan SMPN 2 Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan: (1) SMPN RSBI Sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten, dalam mengelola dana bantuan orang tua murid tidak ditetapkan melalui mekanisme Perda APBD, dan tidak ada standar baku yang ditetapkan di tingkat Pemerintah Kabupaten (2) dana dari orang tua murid yang dipergunakan langsung untuk pengeluaran kegiatan operasional dan pengembangan pada SMPN RSBI tidak sesuai dengan aturan UU Otonomi daerah, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan (3) model pertanggungjawaban hukum yang dirumuskan adalah pengelolaan keuangan di satu pintu melalui APBD yang didasarkan pada pelibatan partisipasi orang tua murid, baik langsung maupun melalui komite.