Model Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam Konstitusi Pascaamandemen Uud 1945 Tahun ke-3 dari rencana 3 tahun

Abstract

Penelitian ini fokus untuk menyelidiki ide-ide rekonstruksi tradisi konstitusional di kalangan pendiri Indonesia dan perkembangannya dalam praktek sebelum dan setelah amandemen Konstitusi Indonesia. Dengan bersumber pada dokumen-dokumen atau disebut penelitian normatif, penelitian ini menemukan bahwa ada dua pola rekonstruksi tradisi di Indonesia yang digunakan sebagai model untuk rekonstruksi tradisi dalam konstitusi, yaitu partikular absolut dan partikular relatif. Secara historis, sebelum amandemen Konstitusi Indonesia, rekonstruksi tradisi yang dipraktekkan berdasarkan model partikular absolut., sedangkan setelah amandemen konstitusi cenderung menolak untuk merekonstruksi Tradisi di struktur nasional tetapi mengakui tradisi di struktur lokal. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa amandemen konstitusi Indonesia tidak memiliki pola yan jelas dalam rekonstruksi tradisi. Ini bertentangan dengan makna asli dari para pendiri Indonesia yang meyakini tradisi sebagai dasar untuk menciptakan sebuah sistem konstitusi nasional. Sebagai perbandingan, Malaysia telah melakukan rekonstruksi tradisi berdasarkan model partikular relatif dengan menerapkan tradisi Perpatih, yang berasal dari Tradisi Minangkabau. Tradisi Perpatih adalah tradisi demokrasi yang diterapkan di Negeri Sembilan, Malaysia. Berdasarkan tradisi Perpatih, Yang di-Pertuan Besar sebagai raja dari Negeri Sembilan harus dipilih empat Undang. Para pendiri Malaysia telah menerapkan tradisi Perpatih dalam sistem monarki elektif Malaysia untuk memilih Yang di-Pertuan Agong sebagai raja dari Malaysia dalam jangka waktu lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia merekonstruksi tradisi dalam struktur nasional dan lokal.