• Login
    View Item 
    •   Home
    • Proceedings
    • Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS
    • Prosiding Seminar Nasional 2016 (Kerjasama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan World Wide Fund (WWF))
    • View Item
    •   Home
    • Proceedings
    • Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS
    • Prosiding Seminar Nasional 2016 (Kerjasama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan World Wide Fund (WWF))
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Penguatan Otonomi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

    Thumbnail
    View/Open
    VIEW/DOWNLOAD (593.2Kb)
    Date
    2016
    Author
    Agiyanto, Ucuk
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Masyarakat sebagai kekuatan otonom dalam sistem kehidupan memiliki peran yang strategis dan mennetukan. Mayarakat adalah sekumpulan insan yang secara langsung berada pada lingkungan tempat tinggalnya, sehingga memerlukan lingkungan hidup yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya dengan baik. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh negara, korporasi, perusahaan, dan perorangan tidak jarang menimbulkan permasalahan pencemaran yang merugikan masyarakat sekitar. Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang terjadi telah menelan korban dari kalangan masyarakat. Maka dari itu terjadi sengketa, masyarakat sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membawa masalah pencemaran ini kejalur diplomasi, negosiasi dan jika perlu jalur hukum yang kesemuanya dilakukan dalam rangka penegakkan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu diperlukan sikap dan tindakan yang dapat memberikan penguatan otonomi kepada masyrakat dalam rangka ikut menyelesaikan sengketa lingkungan. Sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan, masyarakat perlu memiliki kekuatan yang dapat menjamin kepentingannya dan memberikan perlindungan terhadap segala akibat yang ditimbulkan. Penyelesaian sengketa lingkungan yang selama ini terjadi dinilai kurang membela kepentingan masyarakat. Jalur-jalur penegakkan hukum lingkungan belum mampu mengcover kompleksitas kepentingan masyarakat. Sehingga perlu dari internal masyarakat untuk membangun kekeuatan yang mampu digunakan sebagai perisai perlindungan diri dari sengketa lingkugan.
    URI
    http://hdl.handle.net/11617/9460
    Collections
    • Prosiding Seminar Nasional 2016 (Kerjasama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan World Wide Fund (WWF))

    DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    Atmire NV
     

     

    Browse

    Publikasi IlmiahCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    Login

    DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    Atmire NV