http://hdl.handle.net/11617/8350 2026-03-06T12:15:17Z 2026-03-06T12:15:17Z Septyanun, Nurjannah Dimyati, Khudzaifah Setiaji, Bambang Basri, Muh. Mu'inudinillah http://hdl.handle.net/11617/11867 2020-02-06T17:46:05Z 2020-01-01T00:00:00Z

Hukum dan Perbankan Syariah: Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Septyanun, Nurjannah; Dimyati, Khudzaifah; Setiaji, Bambang; Basri, Muh. Mu'inudinillah Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 28E ayat (1), bahwa: “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,.....”. Ayat (2) bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dipertegas kembali dalam pasal 29 ayat (1) dan (2), bahwa: “Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.1 Norma hukum positif sebagaimana tertuang di dalam ketentuan UUD 1945 di atas, menjadi rujukan utama bagi ketentuan perundang-undangan di bawahnya termasuk kompilasi hukum ekonomi syariah dan perbankan syariah.

2020-01-01T00:00:00Z Harun, Rina Rohayu Absori, A Harun, H Surbakti, Natangsa http://hdl.handle.net/11617/11866 2020-02-06T17:46:04Z 2020-01-01T00:00:00Z

Hukum dan Illegal Logging: Penyelesaian Illegal Logging berbasis Kearifan Lokal Pati Ongong di Kabupaten Sumbawa Harun, Rina Rohayu; Absori, A; Harun, H; Surbakti, Natangsa Usaha pembaharuan hukum tak kunjung mencapai tujuannya karena tak lepas dari adanya kepentingan yang memboncenginya. Terpuruknya keberadaan hukum di berbagai negara (termasuk Indonesia) berkaitan dengan kultur dan kondisi politik suatu negara. Produk hukum dan penegakannya amat dipengaruhi kepentingan politik. Arah kerja hukum tak dapat dipisahkan dari politik, hukum bekerja sebagai agenda politik atau setidak-tidaknya menyembunyikan agenda politik. Penelitian ini berawal dari fenomena kerusakan hutan yang sangat parah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumbawa yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini.

2020-01-01T00:00:00Z Sudaryono, S Surbakti, Natangsa http://hdl.handle.net/11617/11285 2019-08-06T17:46:08Z 2017-01-01T00:00:00Z

Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP Sudaryono, S; Surbakti, Natangsa

2017-01-01T00:00:00Z Enggarani, Nuria Siswi http://hdl.handle.net/11617/10663 2019-03-28T17:45:59Z 2015-01-01T00:00:00Z

Pemberdayaan Etika Bisnis sebagai Penyeimbang dalam Menghadapi MEA 2015 Enggarani, Nuria Siswi

2015-01-01T00:00:00Z