Analisis Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan dan Fungsi Sungai

Abstract

Wilayah Indonesia merupakan negara dengan intensitas hujan dari sedang hingga tinggi yang tersebar di banyak daerah di setiap pulau besar. Hal ini mengakibatkan banyaknya sungai yang tersebar, dari skala kecil hingga besar yang bisa di lewati oleh kapal-kapal perdagangan dan transportasi. Faktor pertumbuhan penduduk, kemajuan sains dan teknologi, dan tuntutan kemajuan dalam segala faktor kehidupan manusia menyebabkan prilaku manusia berubah setiap periodenya terhadap pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan. Adanya kebijakan Otonomi daerah menyebabkan tiap kota, kabupaten dan provinsi memiliki kebijakan masing-masing dalam tujuan kemajuan daerahnya. Tidak luput juga kebijakan pengelolaan sungai. Saat ini, di suatu wilayah yang terdampak banjir di tiap tahunnya pemerintah selalu mengambil kebijakan melakukan sudetan atau pelurusan tanggul - tanggul sungai. Pemahaman konsep penanggulangan banjir adalah bagaimana menguras, dan mengalirkan air secepat mungkin agar banjir tidak terjadi kembali, ataupun banjir segera surut. Jika kebijakan pembangunan ini di teruskan akan mengakibatkan rusaknya ekologi dan biotik di sungai. Dampak selanjutnya adalah limpasan air dalam jumlah besar akan menuju daerah hilir, yang sama halnya tidak menanggulangi banjir tapi memindahkan banjir. Oleh karenanya penelitian ini ditujukan untuk evaluasi kebijakan pemerintah setempat agar kebijakan pengelolaan sungai dapat di tinjau kembali. Paradigma pemerintah harus di rubah untuk melakukan Renaturalisasi sungai, melakukan sinergitas pengelolaan sungai dari wilayah hulu hingga hilir, mengajak masyarakat secara langsung untuk terjun dalam pengelolaan dan pemanfaatan sungai dengan baik.