Show simple item record

dc.contributor.authorTukinem, T
dc.contributor.authorSuyadi, S
dc.date.accessioned2019-01-23T07:10:36Z
dc.date.available2019-01-23T07:10:36Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.citationAbdurahman, S. 2010. Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan. PT: Rineka Cipta. Abidin, Z. 2010. Studi Kebijakan Efektivitas Pengelolaan Program Kerja Pendidikan Dasar. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Ilyas, Y. 2016. Kuliah Akhlak. Yogyakarta: LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam), UMY. Koesoema, D. 2012. Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh. Kanisius, Yogyakarta. Majid, Abdul ; Andayani, D. 2010. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moeloeng, J. L. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mudlofir, A. 2013 ‘Pendidikan Karakter : Konsep dan Aktualisasinya dalam Sistem Pendidikan Islam’, Nadwa; Jurnal Pendidikan Islam, 7(2), pp. 229–246. doi: 10.21580/nw.2013.7.2.560. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah. Peraturan Pemenrintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Putro Widoyoko, E. 2010. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sarjono. 2008. Panduan Penulisan Skripsi (Jurusan Pendidikan Agama Islam). Yogyakarta: Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Sudijono, A. 2008. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, doi: 10.1007/s13398-014-0173-7.2. Sukiman. 2008. Pengembangan Sistem Evaluasi PAI, Bahan Ajar Mata Kuliah. Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Supardi, L. O. 2008. Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau untuk Meningkatkan Mutu sekolah. Universtas Negeri Yogyakarta (UNY). Tilaar, N. R. 2009. Kebijakan Pendidikan ;Suatu Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. UU No. 20 (2003) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Available at: http://stpibinainsanmulia. ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Lamp_2_UU20-2003-Sisdiknas.doc. William N Dunn. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.id_ID
dc.identifier.isbn978-602-361-188-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11617/10586
dc.description.abstractPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 dalam perspektif evaluasi pendidikan, kelebihan dan kelemahan dari PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI. Penelitian ini merupakan library research (penelitian kepustakaan). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi yaitu melalui teks-teks tertulis berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang mendukung kajian penelitian. Selain menggunakan metode dokumentasi penulis juga menggunakan metode wawancara tak terstruktur. Analisis data dilakukan dengan metode teknik analisi isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 dalam perspektif evaluasi pendidikan adalah kedua payung hukum (PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI) tersebut telah direspon oleh sebagian besar satuan pendidikan propinsi DIY khususnya Kabupaten Sleman. Satuan pendidikan terutama guru mata pelajaran PAI merespon dengan sangat baik terkait dengan evaluasi USBN PAI karena guru lebih mudah mengevaluasi keberhasilan peserta didik dan telah mencakup tiga ranah penilaian yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kelebihan kedua payung hukum tersebut adalah USBN PAI telah dapat mengukur keberhasilan peserta didik dengan tuntas dan lebih mudah cara mengevaluasinya. Kelemahan kedua payung hukum tersebut adalah masih ada yang belum merespon kebijakan tentang USBN PAI karena berbeda secara institusi (seperti Muhammadiyah) yang mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengevaluasi PAI.id_ID
dc.language.isootherid_ID
dc.publisherSeminar Nasional Al-Islam dan Kemuhammadiyahanid_ID
dc.subjectUSBN PAIid_ID
dc.subjectKebijakanid_ID
dc.subjectEvaluasi Pendidikanid_ID
dc.titleAnalisis Kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang Evaluasi USBNid_ID
dc.typeArticleid_ID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record