Show simple item record

dc.contributor.authorDanarto, Wisnu Putra
dc.contributor.authorRijanta, R
dc.contributor.authorMarfai, Muh Aris
dc.date.accessioned2019-05-29T07:28:07Z
dc.date.available2019-05-29T07:28:07Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.citation[1] Marfai, Muh. A., & King, L. 2007. Monitoring land subsidence in Semarang, Indonesia. Environmental Geology. doi:10.1007/ s00254-007-0680-3. [2] BPS Kota Semarang. 2014. Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2014. Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang. [3] Marfai, Muh. A., Sartohadi, J., Sudrajat, S., Budiani, S. R., & Yulianto, F. 2007. The impact of tidal flooding on a coastal community in Semarang, Indonesia. Environmentalist. 28:237-248. [4] UNFCCC. 2012. UNFCCC Climate Change Conference. Doha. Catar. 26 November – 7 December 2012 [5] IPCC. 2012. Managing the Risk of Extreme Events and Disaster to Advance Climate Change Adaption. cambridge and New York: Cambridge University press [6] Marfai, Muh. A. 2011. Impact of Coastal Inundation of Ecology and Agriculture Landuse, Case Study in Central Java, Indonesia. Quaestiones Geographicae. [7] Mazda, Y., Wolanski E., Ridd, PV ,. 2007. The Role of Physical Processes in Mangrove Environment: Manual for the Preservation and Utilization of Mangrove Ecosystem. Terrapub, Tokyo, 598 pp [8] Alongi, Daniel M. 2008. Mangrove forests: Resilience, protection from tsunamis, and responses to global climate change. Estuarine, Coastal and Shelf Science 76. Hal 1 – 13 [9] Millenium Mangrove Assessment. 2005. ecosystem and human will-being: current state and trends. Washington: Islandpress. [10] Ditjen P3K DKP. 2016. Pemanfaatan kawasan Konservasi Dalam Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Direktorat Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jakarta [11] Mardiatno, Djati. 2013. A proposal for tsunami mitigation by using coastal vegetations: Some findings from southern coastal area of Central Java, Indonesia. Journal of Natural Resources and Development, No. 03. Hal. 85-95 [12] Dahuri, Rochmin. 2004. Keanekaragaman Hayati Laut; Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia [13] Pemerintah Daerah Kota Semarang. 2011. Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Kota Semarang [14] Arief, Arifin. 2003. Hutan Mangrove. Kanisius: Yogyakarta [15] Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael; Saldaña, Johnny. 2014. Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook Edition 3. California: SAGE. [16] Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Jakarta [17] UU No 24 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional [17] UNISDR. 2015. Sendai Framework for Action 2015-2025. Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters. World Conference on Disaster Reduction, 18-22 January 2015, Sendai, South Korean. [18] Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencanaid_ID
dc.identifier.issn2580-8796
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11617/10786
dc.description.abstractDari 68,13 ha luas ekosistem mangrove di Kota Semarang, 77,73 % nya dalam kategori rusak berat dan 22,27 % sisa nya termasuk dalam kategori rusak dan berubah fungsi menjadi lahan tambak. Faktor utama yang menyebabkan kerusakan adalah pengelolaan ekosistem mangrove yang tidak berlangsung dengan baik. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menilai efektivitas tata kelola kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove; dan (2) menilai relevansi kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove dengan upaya pengurangan risiko bencana (kebijakan dan proses adaptasi masyarakat). Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara perolehan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi serta inventarisasi data sekunder (kebijakan terkait). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan Ekosistem Mangrove di bawah Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang (KKMKS) cenderung lebih tertata dengan pembagian tugas yang jelas dan sesuai bidang yang dikuasai oleh masingmasing stakeholder; (2) antara kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove dengan kebijakan pengurangan risiko bencana memiliki tingkat relevansi tinggi, bisa dilihat pada arah kebijakan pengurangan risiko bencana yang mendorong pemberdayaan masyarakat dalam memaksimalkan sumber daya yang ada (ekosistem mangrove) sebagai kapasitas untuk mengurangi kerentanan bencana.id_ID
dc.language.isootherid_ID
dc.publisherSeminar Nasional GEOTIK 2019id_ID
dc.titleKajian Pengelolaan Ekosistem Mangrove sebagai Sarana Pengurangan Risiko Bencana di Kota Semarangid_ID
dc.typeArticleid_ID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record