Browsing Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS by Title
Now showing items 7-26 of 162
-
Bangunan Hukum Pidana berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Pengendalian Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam)
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Karya tulis ini merupakan hasil observasi di tempat obyek penelitian yang menggali kekayaan bangsa Indonesia dan masih dapat dipelihara yaitu hukum adat yang sudah teruji walaupun dengan masuknya Belanda ke Indonesia, ... -
Cita Hukum Pancasila diantara Pluralitas Hukum Nasional
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Cita hukum bangsa Indonesia bersumber dari dasar negara yaitu Pancasila.. Tujuan dari negara Indonesia akan tercermin dari cita hukum. Tujuan penelitian ini adalah: medeskripsikan cita hukum Pancasila di antara pluralitas ... -
Corporate Social Responsibility Dalam UU Perseroan Terbatas (Telaah Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup)
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H mengamanatkan, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Salah satu peraturan yang mendorong terciptanya amanat ini adalah ... -
Dimensi Spiritual dalam Hukum: Mengartikulasi Nilai Spiritual dalam Bangunan Pemikiran Hukum Mainstream
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Permasalahan dalam tulisan ini adalah, dominasi positivisme hukum telah menjebak hukum ke banyak hal yang kontra produktif, hal ini terjadi karena “hukum cita rasa” Indonesia tidak dijadikan sebagi fundamen kerangka ... -
Dispensasi Nikah Terkait Dimensi Perizinan Dalam Perspektif Negara Hukum (Rechtstaat) dan Kesejahteraan (Welfarestaat)
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok, Perizinan menjadi issue yang kerap menjadi ... -
Epistemologi Hukum Perdata dalam Bingkai Mazhab Hukum Alam
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat yang berkompeten dengan asal-muasal serta lingkup dari sebuah wawasan atau pengetahuan. Ilmu ini mempertanyakan tentang apa, melalui proses bagaimana, dengan sarana apa, ... -
Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushūl Fiqih
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Kebebasan akal dan logika, filsafat hukum Islam menempatkannya secara proporsional. Dimana akal dengan potensi luarbiasa dibebaskan untuk berkarya dan berpikir dalam penderivasian hukum dengan naungan dan bimbingan wahyu. ... -
Epistemologi Mencari Kebenaran Dengan Pendekatan Transendental
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Manusia diberi potensi istimewa berupa akal, yang dengannya manusia mencari kebenaran. Dalam khasanah ilmu pengetahuan, ada tujuh teori kebenaran, yaitu: The Correspondence theory of truth; The Coherence theory of truth; ... -
Epistimologi dan Legalisasi Hukum Transendental
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Dalam alam modernisme, perspektif transendental dengan segala aspeknya seperti keagamaan, etika, dan moral diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Karena itu,hukum modern ... -
Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Paradigma transendental dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas berupa nilai nilai agama, etika, dan moralitas, dan persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, ... -
Etika dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kritik Terhadap Kesesatan Peradilan di Indonesia
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Bekerjanya sistem peradilan pidana tidak berjalan mulus karena terhambat oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang bersumber dari hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, maupun faktor-faktor eksternal ... -
Faktor Sarana & Prasarana Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Satu)
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)At the time of tax auditing is found indication of tax crime, the tax audit will be followed up with Preliminary Evidance Audit (Pemeriksaan Bukti Permulaan) as mandated in the tax law. The follow-up to the Preliminary ... -
Four Sieve Elections System Sebuah Tawaran Konsep Pemilu Efektif
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Sistem pemilu adalah alur siklus proses pencarian format pemimpin atau wakil rakyat berkualitas yang akan dilekati fungsi dan kewenangan, salah satunya adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan amanat UUD 1945, ... -
FREIES ERMESSEN KE CITIZEN FRIENDLY DALAM PERIZINAN INDONESIA
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Simbolisasi administrasi pemerintahan dengan Citizen Friendly memberi harapan besar terhadap berubahan mendasar menuju administrasi pemerintahan yang demokratis, familier, ramah serta kesejajaran kedudukan antara ... -
Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03)HAM dan lingkungan hidup saling keterkaitan dan membutuhkan, karena dengan menghargai HAM sekaligus juga melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sebaliknya dengan melakukan perlindungan terhadap lingkungan ...