Browsing Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS by Title
Now showing items 140-159 of 162
-
Quo Vadis Izin Lingkungan Pendirian Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) (Studi Kasus di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Artikel ini bertujuan untuk membahas urgensi Izin Lingkungan Pendirian TPS dan juga merumuskan model implementasi izin lingkungan dalam pendirian TPS di setiap desa. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ... -
Rekonseptualisasi Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Siber
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Dunia siber merupakan dunia yang dihasilkan dari interkoneksi jaringan komputer. Siber merupakan dunia yang unik dan bukan dunia maya (khayalan) dikarenakan jika terjadi pelanggaran hukum di dunia siber ada hukuman yang ... -
Rekonstruksi Kelembagaan MPR
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)UUD 1945 setelah amandemen menyebabkan terjadinya pergeseran kelembagaan negara. Semua lembaga negara dalam UUD 1945 kedudukannya sejajar. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Keanggotaan MPR ... -
Relasi Islam dan Negara dalam Akomodasi Hukum Perbankan berbasis Nilai-Nilai Transendental
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Islam dan Negara memiliki relasi yang kuat dalam proses akomodasi hukum dibidang perbankan Islam di Indonesia. Hal tersebut, terlihat secara inferensi tekstual landasan normatif perbankan Islam terakomodir di dalam ... -
Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan Oleh Korporasi
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03)Tanggungjawab korporasi dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dapat berbentuk pertanggungjawaban pidana, perdata maupun administrasi. Pertanggungjawaban ini dapat dimintakan karena korporasi paling banyak ... -
Sintesis A Priori dan Aposteriori dalam Mereorientasi Penegakan Hukum di Indonesia: Suatu Penjelajahan Hukum Transendental
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Adanya orientasi penegakan hukum di Indonesia yang saat ini menjadi cenderung bersifat legalisme dan positivisme membuat hukum menjadi seolah-olah seperti mesin peraturan yang selalu bekerja dengan logika, sehingga sangat ... -
Tanggung Jawab Hakim dalam Penegakan Hukum Transendental
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Tantangan penegakan hukum tindak pidana korupsi telah demikian kompleks berkaitan dengan berkembangnya berbagai modus kejahatan dan juga ruang lingkupnya. Tulisan bersifat deskriptif ini mendasakan pada basis teoritik ... -
Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Aqiqoh Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Islam
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03)Aqiqoh adalah sebuah sunah yang dianjurkan dalam agama Islam untuk dilakukan ketika seorang bayi lahir berupa menyembelih kambing dan menghidangkannya untuk lingkungan atau untuk dhuafa namun pelaksanaan sunnah ini ... -
Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Perdata (Analisis Tanggung Jawab Perum Perhutani Dalam Pengelolaan Limbah Lingkungan Hidup Pantai Papuma Kabupaten Jember)
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Salah satu wisata alam yang terdapat di Kabupaten Jember adalah pantai Tanjung Papuma. Pantai Tanjung Papuma terletak di sebelah selatan kabupaten Jember, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, daratan kecil yang ... -
Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Hukum Pidana
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03)Salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah lingkungan hidup. Cukup besar kerugian yang ditimbulkan akibat dari kerusakan lingkugan hidup. Kerugian itu bisa timbul dalam jangka waktu yang ... -
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Lingkungan Dikaji dari Perspektif Hukum Islam
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Masalah lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi isu global karena menyangkut berbagai sektor dan berbagai kepentingan umat manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya isu-isu kerusakan lingkungan yang semakin santer ... -
TANGGUNGJAWAB PELAKU BISNIS DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF PERIZINAN
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03)Pembebanan tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku bisnis, perlu dilakukan kajian ulang dengan secara lebih mendalam guna mendapatkan pembebanan secara proporsional. Kajian saat masih cenderung ... -
Tanggungjawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Islam
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03-05)Peranan agama dalam menyelamatkan lingkungan hidup terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Keterkaitan agama dengan isu-isu lingkungan hidup menjadi bahan diskusi cendekiawan, akademisi, ulama, wartawan, dan ... -
Tata Kelola Anggaran Desa Bersumber APBN dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Pinggiran berbasis Pemerataan Pembangunan Pedesaan dalam Perspektif Nawa Cita (Studi Kasus di Wilayah Ciayumajakuning)
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Pembangunan pedesaan adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan program pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam ... -
Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental)
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Ada tiga teori hukum yang asli Indonesia yang mewarnai perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pemikiran, pembuatan, penerapan maupun pada penegakannya. Tiga teori tersebut adalah Teori Hukum Pembangunan ... -
The Disorder of Law:Kajian Inkonstitusional Undang-Undang sebagai Pedoman Kepastian Hukum, Kebenaran, Keadilan
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Core atau hakikat hukum dimaknai sebagai asas-asas Keadilan dan Kebenaran (the truth). Kebenaran adalah sesuatu yang hakiki, keadilan adalah relatif. Kebenaran jika dikaitkan dengan sistem hukum positif Indonesia arah ... -
Theistic Legal Realism (Suatu Pilihan Radikal bagi Pengembangan Hukum)
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Pemikiran Ilmu Hukum sebagai ilmu di Indonesia mengalami stagnasi dan bahkan diragukan sebagai sebuah ilmu karena kecenderungan mainstream positivistic. Paradigma positivis yang merupakan paradigm yang rigid, otonom dan ... -
Tolong-menolong dalam Asuransi Syariah (Preskriptif Pancasila dan Undang-undang 40 Tahun 2014 Perasuransian)
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Lahirmya Undang-undang Perasuransian merupakan sebuah pondasi kuat untuk industri perasuransian atau usaha perasuransian yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran ... -
Tranformasi Pembangunan Local Self Government dalam Persefektif Negara Hukum Pancasila
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang ... -
Transcendental Laws: Air Transporation of Hajj and Umrah
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)This article is meant to explore air transportation of hajj and umrah (minor hajj). It is consist of six items. Item one regards legal ground of air transportation such as civil aviation act of 2009, liability of air carrier ...