Browsing Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS by Title
Now showing items 146-162 of 162
-
Tanggung Jawab Hakim dalam Penegakan Hukum Transendental
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Tantangan penegakan hukum tindak pidana korupsi telah demikian kompleks berkaitan dengan berkembangnya berbagai modus kejahatan dan juga ruang lingkupnya. Tulisan bersifat deskriptif ini mendasakan pada basis teoritik ... -
Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Aqiqoh Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Islam
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03)Aqiqoh adalah sebuah sunah yang dianjurkan dalam agama Islam untuk dilakukan ketika seorang bayi lahir berupa menyembelih kambing dan menghidangkannya untuk lingkungan atau untuk dhuafa namun pelaksanaan sunnah ini ... -
Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Perdata (Analisis Tanggung Jawab Perum Perhutani Dalam Pengelolaan Limbah Lingkungan Hidup Pantai Papuma Kabupaten Jember)
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Salah satu wisata alam yang terdapat di Kabupaten Jember adalah pantai Tanjung Papuma. Pantai Tanjung Papuma terletak di sebelah selatan kabupaten Jember, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, daratan kecil yang ... -
Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Hukum Pidana
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03)Salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah lingkungan hidup. Cukup besar kerugian yang ditimbulkan akibat dari kerusakan lingkugan hidup. Kerugian itu bisa timbul dalam jangka waktu yang ... -
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Lingkungan Dikaji dari Perspektif Hukum Islam
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Masalah lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi isu global karena menyangkut berbagai sektor dan berbagai kepentingan umat manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya isu-isu kerusakan lingkungan yang semakin santer ... -
TANGGUNGJAWAB PELAKU BISNIS DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF PERIZINAN
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03)Pembebanan tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku bisnis, perlu dilakukan kajian ulang dengan secara lebih mendalam guna mendapatkan pembebanan secara proporsional. Kajian saat masih cenderung ... -
Tanggungjawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Islam
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03-05)Peranan agama dalam menyelamatkan lingkungan hidup terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Keterkaitan agama dengan isu-isu lingkungan hidup menjadi bahan diskusi cendekiawan, akademisi, ulama, wartawan, dan ... -
Tata Kelola Anggaran Desa Bersumber APBN dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Pinggiran berbasis Pemerataan Pembangunan Pedesaan dalam Perspektif Nawa Cita (Studi Kasus di Wilayah Ciayumajakuning)
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Pembangunan pedesaan adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan program pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam ... -
Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental)
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Ada tiga teori hukum yang asli Indonesia yang mewarnai perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pemikiran, pembuatan, penerapan maupun pada penegakannya. Tiga teori tersebut adalah Teori Hukum Pembangunan ... -
The Disorder of Law:Kajian Inkonstitusional Undang-Undang sebagai Pedoman Kepastian Hukum, Kebenaran, Keadilan
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Core atau hakikat hukum dimaknai sebagai asas-asas Keadilan dan Kebenaran (the truth). Kebenaran adalah sesuatu yang hakiki, keadilan adalah relatif. Kebenaran jika dikaitkan dengan sistem hukum positif Indonesia arah ... -
Theistic Legal Realism (Suatu Pilihan Radikal bagi Pengembangan Hukum)
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Pemikiran Ilmu Hukum sebagai ilmu di Indonesia mengalami stagnasi dan bahkan diragukan sebagai sebuah ilmu karena kecenderungan mainstream positivistic. Paradigma positivis yang merupakan paradigm yang rigid, otonom dan ... -
Tolong-menolong dalam Asuransi Syariah (Preskriptif Pancasila dan Undang-undang 40 Tahun 2014 Perasuransian)
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Lahirmya Undang-undang Perasuransian merupakan sebuah pondasi kuat untuk industri perasuransian atau usaha perasuransian yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran ... -
Tranformasi Pembangunan Local Self Government dalam Persefektif Negara Hukum Pancasila
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang ... -
Transcendental Laws: Air Transporation of Hajj and Umrah
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)This article is meant to explore air transportation of hajj and umrah (minor hajj). It is consist of six items. Item one regards legal ground of air transportation such as civil aviation act of 2009, liability of air carrier ... -
Transformasi Peran Ormas dalam Konstruksi Penegakan Hukum di Indonesia
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Dinamika kehidupan global telah mendorong dinamika dan kompleksitas persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring dengan terbukanya pintu kebebasan, reformasi telah membuka pintu bagi pertarungan kepentingan dalam ... -
Urgensi Dosen Sosiologi Hukum Dalam Menginterpretasikan Perilaku Korupsi di Masyarakat Untuk Menanamkan Budaya Anti-Korupsi di Mahasiswa
(Prosiding PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI, 2017-05)Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskanbagaimana pentingnya peran dosen sosiologi hukum dalam menginterpretasikan prilaku korupsi di masyarakatuntuk mewujudkan mahasiswa yang anti korupsi dan terhindar dari ... -
Urgensi Penegakan Hukum Berdimensi Transendental Di Tengah Kekeosan dan Dominasi Positivisme dalam Berhukum (Telaah Beberapa Kasus dalam Rezim Jokowi)
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Penegakan hukum ditengah kentalnya pluralisme hukum di Indonesia menunjukkan adanya interaksi antar sistem hukum, yang didalamnya terdapat hukum yang hidup (the living law), yakni hukum agama dan hukum adat. Pendekatan ...