Browsing Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS by Title
Now showing items 120-139 of 162
-
Peran Nilai Transendensi Dalam Mencegah Gratifikasi
(Prosiding PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI, 2017-05)Korupsi bukanlah istilah yang awam dalam masyarakat Indonesia, mulai dari remaja sampai orang dewasa telah mengenal istilah korupsi. Sudah 18 tahun setelah lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi akan tetapi ... -
Peran Pemuda Muhammadiyah Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Program Madrasah Anti Korupsi)
(Prosiding PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI, 2017-05)Kemiskinan dan kebodohan masyarakat Indonesia pada zaman kolonial seolah berlanjut sampai sekarang. Korupsi diyakini sebagai salah satu penyebab kemiskinan dan kebodohan berlanjut meski negeri ini telah merdeka. Dibutuhkan ... -
Pergeseran Nilai Hukum dan Nilai Sosial Budaya di Era Otonomi Daerah
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Era otonomi daerah membawa dampak yang cukup besar bagi berkehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana membawa perubahan nilai hukum dan nilai sosial budaya dalam masyarkat yang dulu masyarakat sangat menghormati hukum ... -
Perguruan Tinggi Sebagai Wadah Utama Pembinaan dan Penguatan Rasa Nasionalisme dan Sadar Hukum Bagi Penerus (Sebuah Orientasi Pencegahan Mental Koruptif)
(Prosiding PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI, 2017-05)Ramainya korupsi di negeri ini sangat menggelitik jiwa akademisi untuk bertanya tentang sejauh mana sikap nasionalisme dan kesadaran hukum tertanam dalam diri generasi penerus bangsa. Sebaik apapun suatu peraturan dan ... -
Perizinan dan Sumpah Profesi Hukum (Perspektif Hukum Pidana dan Islam terhadap Advokat)
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Makalah ini mengkaji sumpah dan perizinan bagi advokat dengan menggunakan pendekatan konseptual (hukum pidana nasional dan pidana Islam). Hasil kajian menunjukkan bahwa pengangkatan advokat diawali dengan sumpah, yang ... -
Perizinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Peredaran Kosmetika yang Aman Bagi Kesehatan Masyarakat
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Dewasa ini iklan dan peredaran kosmetika, baik melalui perdagangan manual maupun on line banyak terjadi di masyarakat, hal ini mengakibatkan banyaknya peredaran kosmetika di masyarakat yangtidak memenuhi persyaratan ... -
Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah sebuah mega proyek utang penguasa global, dengan alasan ketidakmampuan negara untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Makalah ini mengidentifikasi perkembangan ... -
Perlindungan bagi Pekerja di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Hubungan Industrial Pancasila
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Menyadari pentingnya pekerja di era industri 4.0, perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Pemikiran tersebut merupakan bagian dari program perlindungan pekerja, ... -
Persyaratan Perizinan Lingkungan Bagi Pelaku Usaha Sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)The functional meaning of environmental license in order to manage environment can be seen on the precision or exactness of fulfillment of conditions of environmental license which administratively is relevant for ... -
Pertanggung Jawaban Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Kecamatan dalam sistim pemerintahan daerah di Indonesia, diposisikan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dengan tiga fungsi utama yakni melaksanakan tugas umum pemerintahan, melakukan koordinasi, dan menjalankan ... -
Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan perorangan maupun badan usaha. Sehingganya setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggungjawabkan ... -
Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perdata Lingkungandi Indonesia (Kajian UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup)
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Hukum sebagai bagian dari masyarakat harus mampu memberikan akses kepada setiap orang untuk memperoleh keadilan. Prinsip strict liability pada penegakan hukum ... -
Pertangungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perspektif Hukum Pidana Islam)
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03)Criminal responsibility is a requirement of criminal sentence in criminal law and Islamic criminal law, this is related to the criminal. Islamic Criminal law explains that criminal liability only subjected to the ... -
Pertimbangan Izin Usaha Penambangan Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan Berbasis Maqasid Syari’ah
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana izin usaha penambangan dari sisi maqasid syari’ah. Tulisan ini bermula dari banyaknya protes oleh masyarakat sekitar tentang izin usaha penambangan yang dikeluarkan ... -
Perubahan Pengelolaan Pertambangan Oleh PT. Freeport Indonesia dari Kontrak Karya Menjadi IUPK Dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Indonesia sebagai negara dengan Sumber daya Alam berupa pertambangan yang melimpah telah banyak menjadi destinasi investasi dalam bidang pertambangan oleh banyak perusahaan-perusahaan asing. Salah satu pertambangan ... -
Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Daya Mengikatnya dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjaian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi, dianggap sudah terberi dan ... -
Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03)Rakyat Indonesia sudah sepantasnya mendapatkan hak atas lingkungan yang sehat dan pemerintah sudah sepatutnya mengusahakan tercapainya hal tersebut sesuai perwujudan amanah Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang ... -
Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Tanggung jawab sosial pelaku bisnis atau lebih dikenal di dunia multinasional sebagai Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang sampai saat ini belum memiliki pengertian tunggal, sehingga pengertiannya tertulis dari ... -
Problem Epistemologi Ilmu Hukum:Dialektik Perubahan Paradigma ?
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Dalam dekade terakhir ilmu hukum umumnya dipahami secara dangkal, sempit, tanpa menyentuh aspek hakikat dari ilmu hukum itu sendiri. Gejala ini menimbulkan kegelisahan para ilmuwan, ketika melihat perkembangan ilmu ... -
Pure Theory of Law – Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi dari Perspektif Basis Epistemologi
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Melalui pure theory of law, Hans Kelsen berupaya menyelesaikan persoalan anitinomi yurisprudensi dan dualisme metafisik-religius dalam ilmu hukum. Dengan mengkonstruksi basis epistemologi dari teori yang dibangunnya, ia ...