Browsing Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS by Title
Now showing items 35-54 of 162
-
Implementasi Hukum Pajak Indonesia yang Transendental
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Hukum Indonesia secara hierarki berpuncak pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Hegemoni hukum modern yang positivistik mendapat gugatan pemikiran hukum transendental yang mendasarkan pada nilai agama, spiritual, ... -
Implementasi Hukum Transendental dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan di Indonesia
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Buruknya kualitas hukum yang terdapat dalam undang-undang di Indonesia memunculkan kekacaubalauan dalam penerapannya. Undang-undang yang ada dirasa tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan. ... -
Implementasi Nilai Ibadah Puasa Dalam Melawan Korupsi
(Prosiding PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI, 2017-05)Indonesia sejak era reformasi tahun 1998, mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan kebebasan berdemokrasi. Keterbukaan demokrasi politik yang tidak ... -
Integrasi Proses Sosiologis Yuridis berbasis Hukum Adat dalam Masyarakat sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Pengeolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Hutan Jati Donoloyo Wonogiri
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Dalam karya tulis ini penulis mencoba untuk menggali kekayaan bangsa Indonesia yang sebenarnya dapat dipelihara yaitu sumber aturan yang sudah membumi walaupun sudah teruji dengan masuknya Belanda ke Indonesia selama ... -
Integritas Moral dan Korelasinya dengan Perilaku Korupsi
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Integritas merupakan keutamaan/ kebajikan yang mendorong individu yang memilikinya untuk melakukan upaya partisipatif terbaik mewujudkan kehidupan bersama yang baik (the good life). Integritas selalu dikaitkan dengan moral ... -
Kata Pengantar & Daftar Isi
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04) -
Kata Pengantar Prosiding PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI
(Prosiding PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI, 2017-05-23) -
Kata Pengantar Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017) -
Kausalitas dalam Hukum Pidana pada Keluarga Civil Law dan Common Law
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Ajaran kausalitas (causation) dalam hukum pidana digunakan untuk menemukan pertanggungjawaban pidana dalam jenis tindak pidana yang menghasilkan akibat yang dilarang, artinya sebuah tindak pidana baru bisa dimintakan ... -
Keadilan berdasar Pancasila dalam Merespon Dinamika Transportasi Konvensional dan Online di Indonesia
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Fenomena hadirnya transportasi online membawa warna sendiri bagi dunia transportasi di Indonesia. Kehadiran transportasi online membawa konflik tersendiri yang dimana terjadi pergesekan antara transportasi konvensional ... -
Kearifan Lokal berbasis Transendental: Kasus Sengketa Lahan Adat di Kutai Barat, Kalimantan Timur
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Mayoritas penduduk Kutai Barat adalah suku Dayak, dengan bahasa, adat-istiadat, kultur, budaya dan hutan sebagai sumber penghidupan, obat-obatan, penanda budaya, serta identitasnya sebagai sekumpulan masyarakat adat. ... -
Kebijakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Indonesia belum memiliki modal yang memadai untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi memegang peranan penting guna pelaksanaan kapitalisasi modal dalam mendukung pelaksanaan start ... -
Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transendental
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Filsafat adalah berpikir mencari jawaban dimana jawaban yang ditemukan tidak pernah bersifat mutlak. Dalam filsafat ada filsafat ilmu. Ilmu Hukum memerlukan filsafat karena ilmu hukum memerlukan perubahan kearah yang lebih ... -
Kebijakan Pemerintah dalam Mengatur Transportasi Umum berbasis Teknologi di Era Industrialisasi
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Penelitian ini menganalisis tentang pentingnya peran pemerintah dalam mengatur transportasi umum berbasis teknologi di Era industrial, yang mana pemerintah disini memegang peran penting sebagai pihak yang dapat mengatur, ... -
Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Era Liberalisasi Ekonomi Global
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Di tengah proses liberalisasi ekonomi dimana peran dan intervensi pemerintah sangat dibatasi, maka semestinya UMKM perlu mendapat perlindungan karena beragamnya keterbatasan dan kendala yang dimiliki termasuk masalah ... -
Kedudukan Fatwa Ulama dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Landasan Operasional Bank Syariah
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Dualisme sistem perbankan di Indonesia menuntut adanya payung hukum yang berbeda sebagai landasan beroperasinya kedua sistem perbankan tersebut. Perbankan syariah memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh perbankan ... -
Keseimbangan Bagi Hasil Masyarakat Nelayan: Studi Kritis Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pati dan Rembang Jateng
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Budaya lokal dengan segala instrumennya mengakar kuat dalam sanubari masyarakat nelayan, bertindak berdasar pada keyakinan untuk keseimbangan, walaupun faktanya berbeda. Tidak sinkronnya kebijakan yang terpadu institusi ... -
Konsep dan Implementasi Ekonomi Kerakyatan dalam Prespektif Hukum Transendental
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan paradigma nilai-nilai Pancasila, menempatkan kedaulatan rakyat sebagai Khalifah Allah SWT di muka bumi, berorientasi pada kemaslahatan ... -
Konsep Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Pesatnya perkembangan perindustrian di Indonesia berbenturan keras dengan dampak residu produksi berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang dihasilkan oleh usaha industri dimaksud. Berbagai jenis industri ...