Browsing Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS by Title
Now showing items 43-62 of 162
-
Kausalitas dalam Hukum Pidana pada Keluarga Civil Law dan Common Law
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Ajaran kausalitas (causation) dalam hukum pidana digunakan untuk menemukan pertanggungjawaban pidana dalam jenis tindak pidana yang menghasilkan akibat yang dilarang, artinya sebuah tindak pidana baru bisa dimintakan ... -
Keadilan berdasar Pancasila dalam Merespon Dinamika Transportasi Konvensional dan Online di Indonesia
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Fenomena hadirnya transportasi online membawa warna sendiri bagi dunia transportasi di Indonesia. Kehadiran transportasi online membawa konflik tersendiri yang dimana terjadi pergesekan antara transportasi konvensional ... -
Kearifan Lokal berbasis Transendental: Kasus Sengketa Lahan Adat di Kutai Barat, Kalimantan Timur
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Mayoritas penduduk Kutai Barat adalah suku Dayak, dengan bahasa, adat-istiadat, kultur, budaya dan hutan sebagai sumber penghidupan, obat-obatan, penanda budaya, serta identitasnya sebagai sekumpulan masyarakat adat. ... -
Kebijakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Indonesia belum memiliki modal yang memadai untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi memegang peranan penting guna pelaksanaan kapitalisasi modal dalam mendukung pelaksanaan start ... -
Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transendental
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Filsafat adalah berpikir mencari jawaban dimana jawaban yang ditemukan tidak pernah bersifat mutlak. Dalam filsafat ada filsafat ilmu. Ilmu Hukum memerlukan filsafat karena ilmu hukum memerlukan perubahan kearah yang lebih ... -
Kebijakan Pemerintah dalam Mengatur Transportasi Umum berbasis Teknologi di Era Industrialisasi
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Penelitian ini menganalisis tentang pentingnya peran pemerintah dalam mengatur transportasi umum berbasis teknologi di Era industrial, yang mana pemerintah disini memegang peran penting sebagai pihak yang dapat mengatur, ... -
Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Era Liberalisasi Ekonomi Global
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Di tengah proses liberalisasi ekonomi dimana peran dan intervensi pemerintah sangat dibatasi, maka semestinya UMKM perlu mendapat perlindungan karena beragamnya keterbatasan dan kendala yang dimiliki termasuk masalah ... -
Kedudukan Fatwa Ulama dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Landasan Operasional Bank Syariah
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Dualisme sistem perbankan di Indonesia menuntut adanya payung hukum yang berbeda sebagai landasan beroperasinya kedua sistem perbankan tersebut. Perbankan syariah memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh perbankan ... -
Keseimbangan Bagi Hasil Masyarakat Nelayan: Studi Kritis Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pati dan Rembang Jateng
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Budaya lokal dengan segala instrumennya mengakar kuat dalam sanubari masyarakat nelayan, bertindak berdasar pada keyakinan untuk keseimbangan, walaupun faktanya berbeda. Tidak sinkronnya kebijakan yang terpadu institusi ... -
Konsep dan Implementasi Ekonomi Kerakyatan dalam Prespektif Hukum Transendental
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan paradigma nilai-nilai Pancasila, menempatkan kedaulatan rakyat sebagai Khalifah Allah SWT di muka bumi, berorientasi pada kemaslahatan ... -
Konsep Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Pesatnya perkembangan perindustrian di Indonesia berbenturan keras dengan dampak residu produksi berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang dihasilkan oleh usaha industri dimaksud. Berbagai jenis industri ... -
Konstitusionalitas UU Ketenagakerjaan: Pengaruhnya terhadap Hubungan Industrial
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Sejak keberadaan Mahkamah Konstitusi, terjadi penguatan prinsip checks and balances antarlembaga negara di Indonesia, khususnya antara legislatif dan yudikatif. Eksistensi Mahkamah Konstitusi juga menjadi ajang bagi warga ... -
Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedicine di Bidang Industri Kesehatan berbasis Nilai Pancasila
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Transformasi digital telemedicine merupakan inovasi baru di bidang pelayanan medik dengan karakteristik teknologi, proliferasi komputer dan otomatisasi, keterlibatan masyarakat. Analisis interpretive dengan pendekatan ... -
Konstruksi Model Penanggulangan Korupsi di Lembaga Peradilan
(Prosiding PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI, 2017-05)Korupsi di lembaga peradilan sangat berbahaya bagi upaya pembarantasan korupsi, karena puncak pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum antikorupsi berada di pengadilan, jika lembaga peradilan tidak bebas dari korupsi, ... -
Kontekstualisasi Teologi Islam sebagai Basis Regulasi Ekologi Transendensi
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Artikel ini bertujuan untuk membahas 1) perspektif Islam dalam persoalan lingkungan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam 2) alternatif model penegakan hukum lingkungan ... -
Kontruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Berperspektif Transendental
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Kasus tindak pidana korupsi tak hanya dibatasi pada persoalan gramatikal. Kerangka filosofis mengajak praktisi hukum untuk membedah persoalan secara holistik. Tidak hanya terpaku pada tata aturan normatif dan kesempitan ... -
Korelasi Hubungan Antara Agama dan Sains dalam Format Teologi dan Ekologi
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01) -
Korupsi Perbuatan Tak Bermoral Menjatuhkan Wibawa Bangsa dan Merampas Kesejahteraan Rakyat
(Prosiding PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI, 2017-05)Korupsi merupakan perbuatan amoral, menyengsaranakan rakyat, merusak tata nilai kehidupan bangsa, dan di Indonesia seakan-akan sudah membudaya sejak dulu kala, sebelum dan sesudah kemerdekaan, sejak penjajahan, di zaman ... -
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perizinan di Sektor Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare states), peran negara dan pemerintah semakin dominan. Negara kesejahteraan antara lain ...