Kebijakan Pemerintah dalam Mengatur Transportasi Umum berbasis Teknologi di Era Industrialisasi

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang pentingnya peran pemerintah dalam mengatur transportasi umum berbasis teknologi di Era industrial, yang mana pemerintah disini memegang peran penting sebagai pihak yang dapat mengatur, merekayasa sekaligus melindungi setiap pihak.Transportasi umum merupakan salah satu fasilitas masyarakat yang wajib diadakan oleh pemerintah, karena transportasi umum adalah salah satu factor fital dalam lalu lintas, yang mana dengan adanya transportasi umum selain untuk member fasilitas kepada masyarakat di Indonesia, juga dapat mengurai kemacetan ya ng selama ini menjadi problematika masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mengatur perihal lalu lintas dan angkutan jalan pada umumnya dan Transportasi Umum pada khususnya dalam suatu system transportasi nasional secara terpadu yang mampu menyediakan transportasi umum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat agar tercipta lalu lintas dan pelayanan angkutan umum yang tertib, nyaman, aman dan berbiaya murah. Memasuki era digital, moda transportasi umum juga mengalami perkembangan dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dituntut untuk dapat mengikuti permintaan dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 merupakan norma yang mengatur tentang seputar lalu lintas dan angkutan jalan yang kemudian aturan pelaksanaan tentang Transportasi umum diatur dalam Permenhub. No. 108 tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan analisis teori hukum responsive guna mengetahui apakah peran pemerintah dalam hal penyediaan transportasi umum berbasis teknologi di era industrial ini sudah dapat menyeimbangi dinamika masyarakat dan sesuai dengan yang diamanahkan oleh pancasila dan undang-undang? sehingga dapat diketahui sejauh mana kontribusi produk kebijakan pemerintah agar setiap pihak yang bersangkutan, seperti pihak perusahaan penyedia jasa, pihak dirver, dan konsumen dapat merasakan kenyamanan, keselmatan, perlindungan dan keadilan, agar produk kebijakan pemerintah dapat sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud pengamalan nilai-nilai pancasila.