| dc.identifier.citation | Adi Sulistiyono, “Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2005. Adi Sulistiyono, “Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapain Visi Indonesia 2030”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada tanggal 17 Nopember 2007. Adi Sulistiyono. “Prospek Pembaharuan Hukum yang Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif”. Makalah Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2014 dengan tema Prospek Pembaruan Hukum Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla Periode Tahun 2014-2019 diselenggarakan Komisi Hukum Nasional, 2-3 Desember 2014 di Hotel Bidakara Jakarta. Adi Sulistiyono, 2018, Hukum Ekonomi sebagai Panglima, Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo. Agnes Harvelian, “Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016. Ahmad Sururi, “Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum yang Terintegrasi dan Harmonis”, Jurnal Ajudikasi Universitas Serang Raya, Vol.1 No.2 Desember 2017. Andi Sandi Ant.T.T., “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah”, Makalah Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta. Badan Pusat Statistik Indonesia, “Ekonomi Indonesia Triwulan III-2018 Tumbuh 5,17 Persen”, https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1522/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2018- tumbuh -5-17-persen.html, diunduh 7 Januari 2018. Badan Pusat Statistik Indonesia, “Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015”, http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1267 diunduh 7 Januari 2018. Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill, Jakarta. Bayu Dwi Anggono, “The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation “, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 4 , April 2016. Diani Sadiawati, dkk, 2015, Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Tertib dan Sederhana, Bappenas, Jakarta. Efendi, “The Position of the Government in Doing the Review Towards the Rules in District After Decision of the Constitutional Court Number: 137/PUU-XIII/2015”, International Journal of Asy-Syir’ah, Vol. 51, No. 1 Juni 2017. Enny Nurbaningsih, “Peningkatan Kualitas Perda dalam Menghadapi Era Globalisasi”, Bahan Kuliah Umum Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Tema Refleksi 71 Tahun Indonesia Merdeka: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Kuat Di Era Masyarakat Ekonomi Asean, Pada Hari Jum’at 12 Agustus 2016. Enny Nurbaningsih, dkk, 2009, “Pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional”, Laporan Penelitian, Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Enny Nurbaningsih, dkk, 2016, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. Hendra Nurtjahjo, “Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, Makalah Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen Indonesia, Diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Pada Hari Selasa 4 April 2005. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Local Policy Construction In Implementing Green Governance Principle”, Jurnal Public Policy and Administration Research, Vol.3, No.3, 2013. Ibnu Sina Chandra negara, “Menemukan Formulasi Diet Regulasi”, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.24 No. 1 Tahun 2017. Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konpress, Jakarta. Jeremy Bentham, 1979, The Theory of Legislation, N.M. Tripathi Private, Bombay. Louis Kaplow and Steven Shavell, 2002, Handbook of Public Economics Chapter 25, Harvard Law School and National Bureau of Economic Research. M. Solly Lubls, 1989, Landasan dan Teknik Perundang Undangan, Mandar Maju, Bandung. Mahkamah Agung, “Pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung” https://putusan.mahkamahagung.go.id/ditjen/tun. Mahkamah Konstitusi RI “Rekapitulasi Pengujian UU yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU& menu=5). Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta. Maryanto, “Urgensi Pembaruan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, Yustisia, Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015. Max Weber, 1954, On Law in Economy and Society, A Clarion Book, New York. Muchsan, “Dualisme Pembatalan Produk Hukum Daerah”, Makalah Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016. Muhammad Rusydianta, “Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi di Indonesia)”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017. Ngadino, “Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari 2014. Novianto M. Hantoro, “Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, Jurnal Negara Hukum, Vol.7, No. 2, November 2016. Paulus Effendi Lotulung, 2000, Laporan Akhir dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak uji Materil (Judicial Review), Badan Pembinaan Hukum Departemen Hukum Perundang-Undangan RI Tahun 1999-2000, Jakarta. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Putera Astomo, “Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.3 September 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XX/2012. Putusan Nomor 137/PUU-XIII/201 5 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1 No. 3 Desember 2012. Refly Harun, “Pengujian Undang-Undang”, Bahan Ajar Perkuliahan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada TA 2013/2014. Richard A.Posner, 1993, The Problem of Jurisprudence, United State of America, Harvard University Press. Richard Posner, Economics Analysis of Law, Edisi Kelima, Aspen Law & Business, New York, 1998.. Rimdan, 2012, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Kencana, Jakarta. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar llmu Perundang-Undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Satjipto Raharjo, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman- Pengalaman Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta. Siti Fatimah, “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945” Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014. Soehino, 1997, Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah, Liberty, Yogyakarta. Soehino, 2003, Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-Undangan, Liberty, Yogyakarta. Syihabudin, “Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 10., No.23, Mei Tahun 2008. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 5 Tahun 1956 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta. Zainal Arifin Hoesein, 2013, Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, Rajawali Pers. | id_ID |
