| dc.identifier.citation | [1] Atmaja, RM Syah Arief dan Probohudono, W Agung Nur. 2015. Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara.Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS1 (1): 81-110. DiaksesTanggal 19 Februari 2016 Badan Pemeriksa Keuangan. 2010. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2009. ________________. 2011. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2010. ________________. 2012. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2011. ________________. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2012. ________________. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2013. ________________. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2014. [2] Bakhtiar, Nawawi, J., Tahir, H.,dan Rudi, M. 2014. Bureaucracy Reformation In Implementation Of Internal Supervision Functions In West Sulawesi. International Journal of Academic Research, 6, 134-138. Diakses Tanggal 10 Desember 2015. [3] Choi, F. D. S., dan Gary K. M. 2011. International Accounting. Seventh Edition. Prentice Hall [4] CPA Australia Ltd. 2012. A guide to understanding auditing and assurance: ListedCompanies February 2013. Australia. pp 8. [5] Cullinan, C. P., F. Wang, B. Yang, dan J. Zhang. 2012. Audit Opinion Improvemenet and the Timing of Disclosoure Advances in Accounting, Incorporing Advances in International Accounting 28: 333-343. DeAngelo. L. 1981. Auditor Independence, low balling, and disclosure Regulation. Jurnal of Accounting and Economics. [6] Deni Darmawati, Khomsiyah dan Rika Gelar Rahayu. (2004). “Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan”. Simposium Nasional Akuntansi VII, IAI, 2004. [7] Doyle, J., Ge, Weili, McVay, S. 2007. Determinant of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting. Journal of Accounting End Economics, 44, 193-223. [8] Effendi, Yuswar. 2013. Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK dengan kasus Korupsi pada Pemda di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan antara Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa (Auditor). Jurnal Managemen dan Bisnis, Vol. 13 No. 1. Diakses Tanggal 25 Maret 2016 [9] Fen, S. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern dan Konsekuensinya terhadap Auditor Switching.Tesis-Tidak dipublikasi. Jakarta: Universitas Atmajaya. [10] Fitriasari. Martani, dan D. Khairurizka, R. 2013. Tingkat Keseuaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2010 terhadap PP NO. 3/2007. Proceding PESAT. Bandung.Diakses Tanggal 10 Desember 2015. [11] Ghozali, Imam. 2007, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Penerbit UNDIP. [12] Ge, W. dan S. McVay. 2005. The Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control after The Sarbanes–Oxley Act. Accounting Horizons 19 (3): 137– 158. Diakses Tanggal 10 Desember 2015. [13] Habib, A. 2013. A meta-analysis of the Determinants of Modified Audit Opinion Decisions.Managerial Auditing Journal 28 (3): 184-216.Diakses Tanggal 10 Desember 2015. [14] Harjanto, Nico. 2011. Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. ANALlsrSCSIS, Vol. 40, No.2: 138-159. Diakses Tanggal 18 Februari2016. [15] Hendarto, Thomas Gatot. 2006. Analisis Penerapan Konsep Materialitas Dan Tindak Lanjut Audit atas Suatu Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundangandalam Pedoman Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Tesis-Tidak dipublikasi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. [16] Henderson, J. V., dan A. Kuncoro. 2011. "Corruption and local democratization in Indonesia: The role of Islamic parties. Journal of Development Economics, Elsevier, vol. 94(2), pages 164-180. Diakses Tanggal 18 Februari 2016. [17] Heriningsih, Sucahyo. Marita. 2013. Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). Buletin Ekonomi Vol. 11, Hal 1-86. Diakses Tanggal 10 Desember 2015 [18] Heriningsih, Sucahyo. Rusherli. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Lpaoran Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 13. Nomor 02. Diakses tanggal 10 Desember 2015. [19] Jensen, M dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Magerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3: 305-360.Diakses Tanggal 10 Desember 2015 [20] Kristanto, S. Bayu. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. Jurnal Auntansi UKRIDA. Volume 9 Nomor 01.Diakses Tanggal 10 Desember 2015 [21] Leuz, C.and Oberholzer-gee, F., 2006. Political Relationships , Global Financing , And Corporate Transparency: Evidence From Indonesia. Journal of Financial Economics. 81, 411–439. Diakses Tanggal 10 Desember 2015 [22] Lasena, Sirajudin, 2012. Analisis Faktor Pada Opini Disclaimer BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2011. Tesis tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. [23] Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andy Offset:Yogyakarta. [24] Marfiana, N. dan L. Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Diakses tanggal 22 Desember 2015. [25] Martani, Dwi. Zaelani, Fadzri. 2011. Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, Dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. SNA 15. Aceh. Universitas Syah Kuala. Diakses tanggal 10 Desember 2015. [26] Myring, Mark dan Shortridge, Rebecca Toppe. 2010. Corporate Governance and The Quality of Financial Disclosures. The International Business & Economics Research Journal; Juni 2010; 9, 6; pg. 103. [27] Miller, D. Sardais, C.2011.Angel Agent:Agency Theory Reconsidered. Academy of Management Perspectives.Vol. 25 Issue 2, p6-13. 8p.Diakses tanggal 10 Desember 2015. [28] Morris, J. J. 2011. The Impact of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems on the Effectiveness of Internal Controls over Financial Reporting. Journal of Information Systems, 25, 129-157.Diakses tanggal 10 Desember 2015. [29] Murhaban, 2010. Pengaruh Pengendalian Intern, Audit Internal dan Komitmen Organisasi terhadap TataKelola Pemerintahan yang Baik serta Implikasinya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung. [30] Pancawati. 2010. Pengaruh Independensi, Corporate Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Kajian Akuntansi. Hal: 61 - 76 Vol. 2 No. 1. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 60 tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Internal Pemerintah. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). [31] Puspita, R., & D. Martani. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September 2012. Diakses Tanggal 14 Januari 2016 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 (1) tentang Keuangan Negara. _______________, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. _______________, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. _______________, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. _______________, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia. _______________, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia. [32] Retno, Reny Diah dan Priantinah, Denies. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Nominal. Vol. 1 No.1. Robinson, R. 2006. Corruption, collusion and nepotism after Suharto: Indonesia’s past or future? IIAS Newsletter 40.Diakses tanggal 10 Desember 2015. [33] Sari, A. Pramita, dan Martani, D. Setyaningrum, D. 2015. Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. SNA 18 Medan. Universitas Sumatera Utara16-19 Sept 2015. Diakses tanggal 10 Desember 2015. [34] Sekaran, U. dan R. Bougie, 2013. Research Method for Business, A Skill Building Approach. Sixth Edition, New York: John Willey & Sons Inc. [35] Setyaningrum, D dan F. Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia 9 (2): 154-170. 24 November 2015 [36] Suhardjanto, D., Yulianingtyas dan R. Rukmita. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi & Auditing 8 (1): 1-194. Diakses Tanggal 30 November 2015 [37] Taufikurrahman. 2014. Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit oleh BPK RI atas LKPD Provinsi, kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Tesis. Medan: UniversitasSumatera Utara. [38] Vijayakumar, A.N, dan Negaraja. N. 2012. Internal Control Systems: Effectiveness of Internal Audit in Risk Management at Public Sector Enterprises. BVIMR Management Edge. Vol. 5, No. 1, PP 1-8. Diakses Tanggal 10 Desember 2015. World Bank (1989). Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth. Washington: World Bank. www.ntb.go.id Diakses Tanggal 27 November 2015 www.pekanbaru.go.id Diakses Tanggal 27 November 2015 www.bpk.go.id www.kemendagri.go.id www.antikorupsi.org | id_ID |
