Show simple item record

dc.contributor.authorHamidayanti, Luthfina
dc.contributor.authorWardani, Marita Kusuma
dc.date.accessioned2019-08-16T02:33:23Z
dc.date.available2019-08-16T02:33:23Z
dc.date.issued2019-07
dc.identifier.citation[1] Alfiani, A. N., Rahayu, S., dan Nurbaiti, A. (2017). Jumlah audit atas sistem pengendalian intern dan jumlah temuan atas kepatuhan terhadap opini LKPD pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK), Vol. 9, No. 1, 12-19. [2] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017. 9 November 2017. http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2017/I/ihpsi20171507002855.pdf. [3] Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK RI. (2017). Siaran pers Badan Pemeriksa Keuangan: BPK temukan 2.525 ketidakpatuhan yang berakibat kerugian senilai Rp 1,13 triliun dalam LHP LKPD. 9 September 2017. http://www.bpk.go.id/news/bpk-temukan-2525-ketidakpatuhan-yang-berakibat-kerugian-senilai-rp113-triliun-. [4] Darmawati. (2017). Pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini BPK RI. Tesis tidak diterbitkan, Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Lampung. [5] Erryana, V., dan Setyawan, H. (2016). Determinan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah se-Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 5, No. 1, 1-14. [6] Halim, A. (2008). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat. [7] Halim, A dan Kusufi, M.S., (Eds). (2014). Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik: Dari anggaran hingga laporan keuangan, dari pemerintah hingga tempat ibadah. Jakarta: Salemba Empat. [8] Hartanto, M. E. (2017). Pengaruh efektivitas dan kemandirian keuangan daerah serta sistem pengendalian internal terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung. Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung. [9] Iswanto. (2013). Pengaruh efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota Se-Indonesia). Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung. [10] Khairudin. (2013). Does financial performance of local government influence on the audit agency opinion?. Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 4, No.1, 33-54. [11] Kusumawati, D., dan Ratmono, D. (2017). Determinan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 6, No. 1, 1-15. [12] Mahsun, M. (2009). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. [13] Masdiantini, P.R., dan Erawati, N.M.A. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 14, No. 2, 1150-1182. [14] Nurdiono. (2014). Analisis hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. [15] Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). [16] Pernando, A. (2017). BPK: Belanja fiktif masih ditemukan di Jateng. 25 Januari 2018. http://kabar24.bisnis.com/read/20171018/78/700873/bpk-belanja-fiktif-masih-ditemukan-di-jateng. [17] Prakoso, T.S. (2017). laporan keuangan Pemkab Klaten gagal mendapat WTP dari BPK, ini sebabnya. 2 Februari 2018. http://m.solopos.com/2017/06/13/laporan-keuangan-pemkab-klaten-gagal-mendapat-wtp-dari-bpk-ini-sebabnya-824859. [18] Purbasari, H., dan Bawono, A.D.B. (2017). Pengaruh desentralisasi fiskal, sistem pengendalian internal, dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. [19] Rosadi, S., Siyamto, Y., Aisyiah, H.N. (2017). Pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, status daerah dan ukuran daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2013. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 02, 99-111. [20] Safitri, N.L.K.S.A., dan Darsono. (2015). Pengaruh sistem pengendalian internal dan temuan kepatuhan terhadap opini audit pada pemerintah daerah. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 5, No. 1, 1-12. [21] Setiawan, R. A. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Skripsi tidak diterbitkan, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. [22] Susanto, D., dan Badrudin, R. (2016). Budgeting politic for supporting competitive industry sector. International Journal of Business and Commerce, Vol. 5, No. 6, 49-64. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Warta Kebumen. (2017). Kebumen kembali gagal pertahankan WTP. 2 Februari 2018. http://www.inikebumen.net/2017/06/kebumen-kembali-gagal-pertahankan-wtp.html?m=1. [23] Wibowo, E.K.A. (2015). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. [24] Zevita, T.H. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap opini audit BPK (studi pada pemerintah kota di Indonesia tahun anggaran 2009-2013). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung.id_ID
dc.identifier.issn2685-7944
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11617/11416
dc.description.abstractThis study aims to analyze the effect of weakness of internal control system (SPI), incompliance with laws and regulations, follow-up of audit recommendation, independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio on audit opinion of local government financial statement in district/city in Central Java during 2015-2017. The kind of this study is quantitative research. The population of this study includes all district/city local government in Central Java. Sampling technique of this study is purposive sampling method and obtained 28 local governments. Data analysis of this study uses logistic regression. The results of this study showed that the effect of weakness of internal control system (SPI) and follow-up of audit recommendation have effect on the audit opinion of local government financial statement. Meanwhile, incompliance with laws and regulations, independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio have no effect on audit opinion of local government financial statement.id_ID
dc.language.isootherid_ID
dc.publisherSeminar Nasional dan The 6th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2019id_ID
dc.titleFaktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerahid_ID
dc.typeArticleid_ID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record