PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM KONFIGURASI POLITIK DI INDONESIA

Abstract

Perkembangan Hukum Islam di masa Kerajaan Islam (abad XVII – XVIII) mengalami kejayaan, menjadi hukum yang hidup dan merupakan hukum positip di Nusantara. Perkembangan Hukum Islam di masa Penjajahan Belanda (1760-1942) mengalami pasang surut. Perkembangan Hukum Islam di masa Penjajahan Jepang (1942-1945) tidak nampak. Namun ada perubahan terlihat dari struktur kelembagaan peradilan agama Islam menjadi lembaga peradilan yang melayani semua golongan masyarakat. Perkembangan Hukum Islam di masa Orde Lama (1945-1965). Awal kekuasaan Soekarno, hukum Islam menjadi hukum positip dengan Piagam Jakarta yang ditandai dengan tujuh kata; ….dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya. Perjuangan legislasi hukum Islam mulai surut pada saat team sukses golongan Islam tidak mampu mempertahankan tujuh kata terakhir, sehingga sangat sulit untuk menstransformasikan hukum Islam dalam bingkai konstitusi Negara. Perkembangan Hukum Islam di Masa Orde Baru (1966-1998). Awal kekuasaan Soeharto sampai pada awal 1970- an perkembangan hukum Islam mengalami surut. Hal ini disebabkan strategi politik Soeharto masih mengikuti politik Kolonial Belanda yang berakibat hubungan politik pemerintah dengan umat Islam menjadi tidak harmunis. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Orde Reformasi (1998-sekarang) mengalami perkembangan yang berarti, ini terbukti dengan diundangkannya UU No.38 Tahun 1999 tentang zakat, UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Haji, UU No. 36 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.Sementara dibidang Muamalat (hukum Ekonomi Is;lam) adalah UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberi peluang bagi perkembangan perbankan Islam.