| dc.identifier.citation | Widjaja, A.W. 2001. Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada. Widjaja, A.W. 1992. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Balai Penerbitan Panca Usaha. 2001. Undang- Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Bandung: CV. Laksana Mandiri Hakim, Saeful. Ernan Rustiadi, Dyah R. Panuju, dkk. 2002. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Siang Pleno ke-10. Kebijakan Dalam Rangka Otonomi Daerah. Batam. 13-14 April 2001. Kiswanto, Eddy. 2005. Analisis Spasial Ekonomi Makro Jawa Tengah (Analisis PDRB Tahun 1993-2003. Forum Geografi. Vol. 19(2) Desember 2005: 154. Lewis, Richard. 1993. Quantitive Approaches to Management. New York: Mc.Graw Inc. Malarangeng, Andi. 2001. Otonomi Daerah, Perspektif, Teoritis, dan Praktis. Malang: Bigraf Publishing. Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi. Devas, Nick., Brian Binder, Anne Booth, Kennet Davey dan Roy Kelly, 1998. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Penerbit UI Press. Maskur, Nur Rifai. 2001. Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah. Depok: PT Permata Artistika Kreasi Nurcholis, Hanif. 2005. Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Penerbit: PT. Grasindo. Perda Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2010. Perda Kabupaten Brebes No. 15 Tahun 2001 tentang Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes 2001-2010 Perda Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012 Perda Kabupaten Brebes No. 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Perda Kabupaten Brebes No. 4 Tahun 2006 tentang Kemitraan Daerah PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP RI No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Rangkuti, Freddy. 2004. Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama. Bird, Richard M. dan Francois Vaillancourt. 2000. Desentralisasi Fiskal di Negara- Negara Berkembang. Jakarta: Gramedia. Roy, Bahl. 1999. Implementation Rule Fiscal Desentralisation. Atlanta: International Studies Program School of Policy Studies. Georinia State University. Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Kencana Sutawijaya, Adrian. 2004. Analisis Disparitas Pendapatan Antardaerah dan Potensi Relatif Secara Sektoral. Jurnal STEI. No. 03. Hlm. 34 - 51 Tambunan, Tulus. 2000. Jurnal Pasar Modal Indonesia. Jakarta Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pelaksanaan Pembangunan Nasional UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antarPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | en_US |
| dc.description.abstract | Pelaksanaan Otonomi Daerah yang sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun di
Brebes membutuhkan banyak biaya, maka diperlukan daya tarik tersendiri bagi investor
bersedia berinvestasi di Brebes. Mulai dari pemikiran ini, diperlukan penyusunan Masterplan
Investasi Brebes, yang diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
pendapatan Brebes. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis SWOT yang
harus mendapat 2 (dua) posisi strategis, yait strategis posisi I adalah Industri. Posisi ini
memanfaatkan semua peluang di sektor industri untuk bertahan hidup dalam persaingan
industri berupa pengembangan dan optimalisasi potensi yang ada, peningkatan infrastruktur
industri. Kemudian posisi strategis IV adalah pertanian, peternakan, perikanan, dan
pariwisata. Posisi ini perlu strategi pembangunan dengan prioritas pada diversifikasi produk
untuk meningkatkan volume penjualan. | en_US |
