Kebijakan Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Geospasial Berbasis Citra Satelit dan Dampaknya Terhadap Industri Penginderaan Jauh Di Tanah Air

Abstract

Kebijakan Pemerintah terkait dengan data dan informasi geografi (geospasial) sangat diperlukan bagi pertumbuhan industri informasi geospasial termasuk penginderaan jauh. Instruksi Presiden (Inpres) no. 6/2012 tentang Penyediaan Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri penginderaan jauh di Tanah Air. Makalah ini secara khusus membahas Inpres no. 6 sebagai salah satu kebijakan Pemerintah yang secara tidak langsung „berpihak‟ pada kemajuan industri penginderaan jauh. Inpres no. 6/2012 merupakan terobosan kebijakan dalam penggunaan dan sekaligus pemanfaatan penginderaan jauh resolusi tinggi yang belum diatur dalam Undang-undang no. 4/2011 tentang Informasi Geospasial sebagai payung hukumnya. Sebagai „bench-marking‟, industri penginderaan jauh di negara-negara maju seperti Amerika Serikat guna mendapatkan „lesson learnt‟ bagi kemajuan bisnis penginderaan jauh di Indonesia dijelaskan juga dalam makalah ini.