| dc.identifier.citation | Juhardi U. Edi Noersasongko, Mohamad Sidiq. 2010. Penerapan Analisis Swot Guna Penyusunan Rencana Induk E-Government Kabupaten Kaur, Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999, Pascasarjana Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro Rossano, D. 2003. Penerapan E-Government Dalam Pemasaran Wilayah Studi Kasus Pemasaran Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Naskah Publikasi Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah Jurusan Ilmu-ilmu Teknik Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Rahadi, D. R. 2010. Perpektif Sosial dalam Implementasi E-Government Studi Kasus Kabupaten OKU Sumatera Selatan. Seminar dan Call for Paper Munas Aptikom Politeknik Telkom Bandung. 9 Oktober 2010. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. http://www.depkominfo.go.id/regulasi. Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. http://www.depkominfo.go.id/regulasi. Undang-Undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. http://www.depkominfo.go.id/regulasi. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga, Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 56 Tahun 2003 tentang Panduan Sistem Dokumen Elektronik, Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Cdt & InfoDev, e-Government Handbook, http://www.cdt.org/egov/handbook/ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 41 tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. http://www.depkominfo.go.id/regulasi. World Bank, Definition of E-Government, http://go.worldbank.org/M1JHE0Z280. | en_US |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah merancang cetak biru infrastruktur jaringan dalam pemerintahan
kabupaten Mukomuko, dan menawarkan solusi pengembangan infrastruktur jaringan secara
bertahap. Cetak biru ini sebagai pedoman dalam perencanaan pengembangan infrastruktur
jaringan komputer masing-masing instansi, sebagai pedoman dalam pengelolaan sistem jaringan
komputer khususnya keamanan jaringan komputer, serta memberikan landasan berpikir bagi
pengembangan infrastruktur jaringan e-Government yang komprehensif, efesien dan efektif.
Metode penelitian dilaksanakan dengan kuisioner kepada 25 orang yang mewakili 25 unit kerja
pemerintahan kabupaten, serta mengamati secara langsung kondisi masing-masing instansi
dengan tujuuan mendapatkan dan mencocokkan data kondisi sesungguhnya. Berdasarkan hasil
kondisi riil di lapangan dan dilengkapi dengan hasil kuisioner, penelitian mengusulkan solusi
pengembangan infrastruktur jaringan komputer. Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dirancang dengan design Modern
Campus Network atau jaringan komputer terorganisir yang sudah bersifat modern,
memanfaatkan perangkat Router dan Manageable Switch baik yang mendukung layer 2 maupun
layer 3 pada layer OSI. | en_US |
