| dc.identifier.citation | Anthony, Robert dan Vijay Govindarajan. 2005. “Sistem Pengendalian Manajemen”. Jakarta: Salemba Empat. Arifin, Johan. 2006. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Volume 8, Nomor 2, Hal: 180-198. Mutia, Yesi Basri, 2008. “Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 8, Nomor 1: Hal 29-39. Coryanata, Isma. 2007. “Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. Dewi, Indah Mustika. 2011. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang. Erlina. 2008. “Pengaruh Pengetahuan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dan Kinerja Dewan: Peranan Partisipasi Masyarakat Di Sumatera Utara”. Jurnal Wawasan, Volume 13, Nomor 3: Hal 164-172. Kuncoro, Mudrajad. 2003. “Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi”. Jakarta: Erlangga. Mardiasmo, 2001, “Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Andi, Jogjakarta. Pramita, Yulinda Devi dan Lilik Andriyani. 2010. “Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)”. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto. Republik Indonesia. 2001. Keppres No. 74 tahun 2001 tentang “Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. ________________, 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang “Keuangan Derah”. Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah”. ________________, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. ________________, 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang “Pengelolaan keuangan Daerah”. ________________, 2006. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”. Rosseptalia, Rima. 2006. “Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik”, Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Santosa, Singgih. 2002. “Mengolah Data Statistik Secara Profesional’. Jakarta: Elex Media Komputindo. Sopanah. 2009. “Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD”. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang. Sopanah dan Mardiasmo. 2003. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah”. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya. Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Dalam Negeri No.1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang “Pedoman Pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Perencanaan Partisipatif Daerah”. Utomo, Hari. 2011.” Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten dan DPRD Provinsi Jawa Tengah)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang. Werimon, Simson. 2005. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Di Provinsi Papua)”. Tesis. Program Pascasarjana Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro. Werimon, Simson, Imam Ghozali, dan Mohamad Nazir. 2007. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. Winarna, Jaka, dan Sri Murni. 2006. “Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah”. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. Witono, Banu. 2003. “Optimalisasi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 2, No. 2: Hal 151-168. Yudono, Bambang, 2002, “Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela 3.htm. Zainuddin Karim, Abdul Gaffar. 2002. “Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. | en_US |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze the effect of the budget knowledge to the financial control
region with the moderatoring variables: organizational commitment, accountability,
participation, and transparency of public policy. The population is all members of local
parliament (DPRD) in Central Java Province and District Karanganyar. Sampling technique
used census. The number of respondents were 145 parliament with respond rate 58,62%.
The data analysis used multiple regression analysis. The results showed that budget
knowledge affects significantly the financial control region with a significance value of 0,006.
The results also showed that organizational commitment, accountability, public participation,
and transparency in public policy do not affect the relationship between budget knowledge
and the control finance. Therefore this study supported another studies before. | en_US |
