Hubungan Antara Kualitas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah dengan Kualitas Infrastruktur Indonesia

Abstract

Pelaksanaan proyek infrastruktur di Indonesia sampai saat ini belum menunjukkan kinerja baik yang berdampak pada kualitas infrastruktur terbangun. Kerusakan berbagai bangunan pemerintah yang baru seumur jagung kerap terjadi, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, cepatnya masa pakai bangunan berakhir, kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan. Kondisi ini secara tidak langsung akan berdampak buruk terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas infrastruktur, salah satunya ditengarai berkaitan dengan kesalahan pada proses pengadaan. Akan tetapi sampai saat ini masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus melihat bagaimana keterkaitan antara kualitas pengadaan dengan kualitas infrastruktur di Indonesia. Beranjak dari kondisi ini maka makalah ini dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap permasalahan pada sistem pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah yang memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas pengadaan serta pengaruhnya terhadap kualitas infrastruktur. Kajian ini merupakan kajian deskriptif terhadap berbagai hasil penelitian, literatur, peraturan perundangan terkait, serta berbagai informasi yang relevan. Hasil penelusuran memperlihatkan masih terdapat berbagai permasalahan baik teknis maupun non-teknis pada proses pengadaan pekerjaan konstruksi yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas hasil pelaksanaan proyek. Terdapat benang merah antara kualitas proses pengadaan dengan pencapaian kualitas pelaksanaan, dimana kegagalan pencapaian quality assurance ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas infrastruktur terbangun. Untuk itu perlu dipastikan bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan terencana dengan baik serta berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Karena jika kegiatan pengadaan direncanakan dan dikelola dengan baik, maka akan mudah mengidentifikasi permasalahan pada setiap tahapan pengadaan dan rekomendasi perbaikan sehingga nilai manfaat bagi masyarakat dari nilai pengadaan yang dilaksanakan akan dapat dipenuhi.