dc.contributor.author | Witurachmi, Sri | |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T23:50:57Z | |
dc.date.available | 2016-06-03T23:50:57Z | |
dc.date.issued | 2016-04-02 | |
dc.identifier.citation | Bastian I,( 2006) Akuntansi Pendidikan Suatu Pengantar Yogyakarta Erlangga Campbell, Roald F., Edwin M.Bridges, dan Raphael O.Nystrand. 1983. Introduction to Educational Administration. 5th edition. Boston: Allyn and Bacon, Inc Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Manajemen Keuangan. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama Direktorat Pendidikan Dasar. 1995/1996. Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar. Ditdikdasmen Depdikbud Halim A (2002) Akuntansi dan Pengendalian keuangan daerah Editor Abdul Halim Yogyakarta UPP AMP YKPN Imron, Ali. 2004. Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah. Dalam Maisyaroh dkk, 2004. Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah. Jakarta: CV Tamita Utama Komisi Standart Akuntansi Pemerintahan (2005) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standart akuntansi Pemerintah an Jakarta salemba Empat Koontz, Harold dan O’Donnel, Cryill. 1984. Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions. Third Edition. New York: McGrawHill Book Company. Manda R (2009) Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas dan sekolah menengah Kejuruan Negeri Payakumbuh Padang Muchtar ,A,(2009) Pengukuran Akuntabilitas dan Transaksi Pengelolaan Keuangan Sekolah menengah Kejuruan Negeri Padang ,Tugas Akhir Program Bea Siswa Unggulan Departemen Pendidikan Nasional ,Diploma IV Akuntansi Pemerintahan Politeknik Universitas Andalas Padang Parwita D ( 2008) Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan SMP Negeri Kabupaten Banyumas Supriadi, Dedi. 2004. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Sutarsih, Cicih. Tanpa tahun. Administrasi Keuangan Sekolah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan. Sutejo (2009) Persepsi Stakeholder Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Kass di Sekolah menegah Pertama Standart Nasional Kendal . Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: CV Tamita Utama Undang-undang No 22 tahun 1999, yang direvisi dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Widjanarko, M. dan Sahertian, P.A. 1996/1997. Manajemen Keuangan Sekolah. Bahan Pelatihan Manajemen Pendidikan bagi Kepala SMU se- Indonesia di Malang Zaki B( 1993) Sistem akuntansi penyusunan Prosedur dan Metode Yogyakarta BPFE Yogyakarta | in_ID |
dc.identifier.issn | 2503-4855 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/7289 | |
dc.description.abstract | Artikel ini mempunyai tujuan untuk mengetahui : (1) efektivitas dan efisiensi
penggunaan keuangan sekolah;(2) akuntabilitas dan transparansi keuangan
sekolah,(3) bagaimana meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Metode
Penulisan digunakan metode Dokumentasi dan studi pustaka / Library,Validitas
data digunakan validitas Sumber.Analisis Data digunakan analisis Induktif –
deduktif . Hasil Pembahasan adalah: (1) Untuk dapat meningkatkan efektivitas
penggunaan keuangan sekolah dapat dilakukan jika kegiatan yang dilakukan dapat
mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan
lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan , dan untuk meningkatkan efisiensi dapat melalui
penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil
yang sebesar-besarnya. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara
penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan ,(2) peningkatan
Akuntabilitas dan Transparansi dapat dilakukan dengan cara penggunaan uang
yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan,dari perencanaan dan peraturan.Pihak sekolah dalam membelanjakan
uang harus bertanggung jawab. kepada orang tua murid , masyarakat dan
pemerintah. Dengan tiga pilar utama akuntabilitas, yaitu (a) adanya transparansi
para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan
berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (b) adanya standar kinerja di
setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenangnya, (c) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif
dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya
yang murah dan pelayanan yang cepat .(3) Untuk meminimalkan penyalahgunaan
anggaran sekolah dapat dilakukan dengan cara diterapkan manajemen yang tertib
meliputi tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan,
dan tertib pengendalian dan pengawasan. Saran : Dalam manajemen sekolah
pemegang keuangan dan kebijakan sekolah perlu pemahaman tentang peraturan
yang ditetapkan. Rekomendasi : perlu kajian lebih lanjut pada institusi atau
organisasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mengkaji factor hambatan
dan pendukung implementasi Manajemen keuangan sekolah guna meminimalisasi
pelanggaran implementasi Anggaran yang telah ditetapkan. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | isu strategis | in_ID |
dc.subject | Efisiensi | in_ID |
dc.subject | akuntabilitas | in_ID |
dc.subject | transparansi | in_ID |
dc.subject | anggaran sekolah | in_ID |
dc.title | Isu-Isu Strategis dalam Meningkatkan Efesiensi, Akuntabilitas, Transparansi dan Meminimalkan Penyalahgunaan Anggaran Sekolah | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |