| dc.identifier.citation | [1] Abubakar, A.P.D. 2012. Pengaruh Manajemen Berbasis Kinerja dan Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Sleman), Jurnal Program Magister Akuntansi. Vol. 2 No. 1 [2] Akbar, Rusdi, R. Pilcher dan B. Perrin. 2010. Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government. www.afaanz.org/openconf. [3] Antoro, S.D. 2006. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publi k Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Kota/Kab Di Propinsi DIY. Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta [4] Asmoko, H. 2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol 2. No. 2 [5] Baridwan, Z. 2003. Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Publik, Makalah Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah.Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. [6] Bastian, I., 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi: 2, Salemba Empat, Jakarta. [7] BPKP.2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pusdiklatwas BPKP. Edisi Kelima [8] Cooper, D.R. and P.S. Schindler. 2006. Bussiness Research Methods. 9thEdition. McGraw-Hill. [9] Creswell, J.W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. [10] Departemen Dalam Negeri, 2002, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jakarta. [11] Flynn, M. 1997, Public Sector Management, Prentice Hall. [12] Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Cetakan V. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. [13] Hair, J.F, W.C. Black, B.J. Babin. and R.E. Anderson. 2010. Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. Seventh Edition. Pearson. [14] Hartono, J. 2010. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (edisi pertama). BPFE Yogyakarta [15] Hatry, H. 1999, Performance Measurement, The Urban Institute, Washington D.C. [16] Hooks, Jill and Coy, David and Davey, Howard, 2002, The Information Gap in Annual Reports, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2002. [17] Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, October, V.3, No. 4, pp. 305-360. [18] Kloot, L. 1999. Performance Measurement and Accountability in Victorian Local Government. The International Journal of Public Sector Management Vol. 12 No.7. 565-583 [19] Kustiani, N.A. 2007. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa. Tesis Program Magister Sains Akuntansi UGM Yogyakarta. [20] Laudon, K.C., and J.P. Laudon, 2000, .Organization and Technology in The Networked Enterprise. Management Information System, Six Edition, International Edition. www. prenhall.com/laudon. [21] Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta. [22] _________, 2003, Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Makalah Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-8 MEP UGM Yogyakarta [23] _________, 2006, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2. No.1. [24] Moroki, F.O. 2010. Pengaruh Implementasi E-Government dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sula wesi Utara. Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. [25] Mutsqa, U. 2011. Dampak Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Perbandingan Sumatera dan Jawa. Tesis. Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. [26] Ormond, D., and Loffler, E. 2002. New Public Management: What to Take and What to Leave. Public Management Service. OECD [27] Parhusip, P.T. 2007. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Pemerintah Kota atau Kabupaten yang Terjadi Pemekaran. Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. [28] Parker, W.C., 1993, Performance Measurement in the Public Sector. State of Utah. [29] Patton, J.M. 1992. Accountability and Governmental Financial Reporting. Financial Accountability and Management. [30] Putra, T.S. 2010. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Di Pemerintah Kabupaten Simalungun. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana USU. [31] Rohman, A. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol.9 No. 1 [32] Rohman, A. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Telaah dari Dimensi: Pengelolaan Keuangan Daerah, Good Governance, Pengendalian, Pengawasan, dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. BPUniversitas Diponegoro. [33] Schiavo-Campo, S., and D. Tomasi. 1999, Managing Government Expenditure, Asia Development Bank, Manila. [34] Scott, W. R. 2003. Financial Accounting Theory.New Jersey: Prentice-Hall International, Inc. [35] Scott, R. W. 1987 The Adolescence of Institutional Theory. Administrative Science Quarterly 32 (4): 493-511. [36] Sekaran, Uma and R. Bougie. 2010. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 5thEdition. John Wiley & Sons Ltd [37] Smith, P, 1996, Measuring Outcome in Public Sector, Taylor & Francis Publisher, London. [38] Sholihin, M. dan D. Ratmono. 2013. Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0, Penerbit Andi, Yogyakarta. [39] Tuasikal, A, 2007, Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol.08, No.01. [40] Widyaningsih, A. A. Triantoro dan L.S. Wiyantoro. 2011. Hubungan Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional Akuntansi XIV.Aceh. [41] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. [42] ----------, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. [43] ----------, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke- uangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. [44] ----------, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. [45] ----------, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [46] ----------, 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta. [47] ----------, 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta. [48] ----------, 2005.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. | in_ID |
