Show simple item record

dc.contributor.authorKuswardani, Kuswardani
dc.date.accessioned2016-10-21T04:19:54Z
dc.date.available2016-10-21T04:19:54Z
dc.date.issued2016-08-27
dc.identifier.citationall, A. Q. e., 2010. Gender dalam Islam. Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. Fakih, M., 2013. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Irianto, S., 2009. Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global . In: S. Irianto, ed. Hukum yang Bergerak:Tinjauan Antropologi Hukum . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, p. 40. Kelsen, H., 2011. Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Terjemahan Indonesia ed. Bandung: Nusa Media. Kelsen, H., 2014. Dasar - dasar Hukum Normatif. Terjemahan Indonesia ed. Nusa Media: Bandung . Kementerian PPN / BAPPENAS, 2015. Pekerja Rumahan di Indonesia: Hasil Penelitian dari Pemetaan dari Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten, Jakarta: BAPPENAS -ILO - MAMPU. Marzuki, P. M., 2013. Penelitian Hukum. revisi ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ritzer, G., 2012. Teori Sosiologi: Dai Klasiksampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Terjemahan Indonesia ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Safaat, J. A. d. M. A., 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Tidakdiperjualbelikan ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Safaat, J. A. d. M. A., 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Tidak Diperjualbelikan ed. Jakarta: Sedan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi kretariat Jenderal . Selznick, P. N. d. P., 2011. Hukum Responsif. Terjemahan Indonesia ed. Bandung: Nusa Media. Sidharta, D. D. d., 2002. Pokok - pokok Filsafat Hukum : Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia. revisi ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Soebroto, S. W., 2013. Hukum Konsep Dan Metode. Malang: Setara Press. Thong, P., 2008. Feminis Thought:Pengantar Paling Komprehensifkepada Aliran Utama Pemikiran Feminis. Terjemahan Indonesia ed. Yogyakarta: Jalasutra. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on The elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment Occupation. UU No. 13 Tahun 2003 tetang Ketenagakerjaan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 1Tujuan utama ILO mempromosikan hak – hak pekerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah yang berkelindan dengan dunia kerja. Oleh karena itu tugas dari organisasi ini diantaranya memajukan kesempatan bagi laki – laki dan perempuan yang layak dan produktif dalam kondisi setara dan bermartabat. 2) Dasar hukum dari pernyataan itu adalah Pasal 9 ayat (2) UU. No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 3 Pernyataan itu dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah. Pengertian urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. (lihat Pasal 9 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah)in_ID
dc.identifier.issn2407-9189
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11617/7707
dc.description.abstractLaw as a tool of social purpose, it should be the basis to provide social protection include protection of home workers, who have low education (the primary education i.e. SD and/or SMP). This study to describes home workers from the view point of legal and gender, so that the study approach is normative – critic. The data source is used secondary data consists of the materials of primary legal and secondary legal. The study result shows that the act 2003 of no 13 on Employment do not offer law protection to home workers yet, so that it is not shows gender responsive especially on home workers. Although ILO Convention on home workers and Convention on The elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) had ratified in 2000 and 1984. However, this rule out the set in the form of other regulations. Law did not has to shaped by central government, however it can be shaped by local government in the form provincial regulation and/or distric regulation/city.in_ID
dc.language.isoidin_ID
dc.publisherSTIKES Muhammadiyah Pekajanganin_ID
dc.subjecthome worker and lawin_ID
dc.subjecthome worker and genderin_ID
dc.titleKAJIAN KRITIS TERHADAP PEKERJA RUMAHANin_ID
dc.typeArticlein_ID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record