| dc.contributor.author | Laoepada, Setia Budi | |
| dc.contributor.author | Pudjiastuti, Lilik | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T01:18:45Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T01:18:45Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.citation | Undang-Undang Dasar 1945 Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan, Reformasi Regulasi dalam Rangka Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah, (Palembang: Juni 2012) Isrok, “Korelasi Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke Tingkat Daerah” Jurnal Hukum No.4 Vol.16 Oktober 2009. Jdih.go.id Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Rachmat Trijono. “Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan”,Jurnal RechtsvindingVol. 1 No. 3. Jakarta. Winardi, “Melihat Ulang Arah Politik Hukum di Daerah Pasca Otonomi dan Desentralisasi”, Media Kampus (ISSN 08536937) Edisi Juli-Desember 2008 | in_ID |
| dc.identifier.isbn | 978-602-361-070-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/9411 | |
| dc.description.abstract | Kecamatan dalam sistim pemerintahan daerah di Indonesia, diposisikan
sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dengan tiga fungsi
utama yakni melaksanakan tugas umum pemerintahan, melakukan
koordinasi, dan menjalankan tugas pemerintahan daerah otonom
yang dilimpahkan oleh bupati/walikota. Sebagai perangkat daerah
yang membantu tugas bupati/walikota, camat melaksanakan tugas
pemerintahan berdasarkan kewenangan mandat. Konsekuensinya
tanggung jawab dan tanggung gugat jabatan atas penggunaan
wewenang yang sah tidak dapat dilimpahkan kepada camat. Tanggung
jawab dan tanggung gugat dapat dibebankan kepada camat, jika camat
menyalagunakan wewenang, melakukan tindakan sewenang-wenang,
dan atau adanya unsure kesalahan karena melakukan maladministrasi. | in_ID |
| dc.language.iso | id | in_ID |
| dc.publisher | Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)” | in_ID |
| dc.title | Pertanggung Jawaban Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | in_ID |
| dc.type | Article | in_ID |
