Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Era Liberalisasi Ekonomi Global

Abstract

Di tengah proses liberalisasi ekonomi dimana peran dan intervensi pemerintah sangat dibatasi, maka semestinya UMKM perlu mendapat perlindungan karena beragamnya keterbatasan dan kendala yang dimiliki termasuk masalah perizinan, padahal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saat ini memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia serta penyumbang terbesar bagi domestik bruto negara.Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 mengenai Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, menyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan pemberdayaan bagi pelaku UKM. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana. Manfaat dari dikeluarkannya izin tersebut adalah legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan pemberdayaan dari pemerintah