Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perizinan di Sektor Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Abstract

Konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare states), peran negara dan pemerintah semakin dominan. Negara kesejahteraan antara lain mengacu adanya sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Salah satu usaha pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah dengan adanya kebijakan program kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini pemerintah bermaksud memberdayakan ekonomi masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan sektor yang penting dan besar konribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil , untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan pemberdayaan bagi pelaku UKM . Pemberdayaan itu dengan memberikan perizinan kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil secara sederhana, cepat dan gratis.