Penegakan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Presfektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia

Abstract

Penyelenggraan Pemilukada yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat pasca amanat UU no 32 tahun 2004 dan sampai sekarang dilaksanakan secara serentak sejak tahun 2015 masih adanya kendala dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah secara serentak telah membawa efektifitas anggaran Negara yang dituangkan dalam APBN namun implementasi di lapangan masih terjadi kendala, setiap pasangan calon kepala Daerah masih mengedepankan ego politik demokrasi penegakan hukum tidak begitu efektif maka hal ini harus ditinjau kembali dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah “Gubernur, Bupati dan walikota yang dilaksanakan secara serentak dapat menjadikan efisien sianggaran.