Analisis Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan dan Fungsi Sungai
View/ Open
Date
2018-06Author
Ar-Rouf, Ferdian Budi
Marfu’ah, Amiriyah Umi
Metadata
Show full item recordAbstract
Wilayah Indonesia merupakan negara dengan intensitas hujan dari sedang hingga tinggi
yang tersebar di banyak daerah di setiap pulau besar. Hal ini mengakibatkan banyaknya
sungai yang tersebar, dari skala kecil hingga besar yang bisa di lewati oleh kapal-kapal
perdagangan dan transportasi. Faktor pertumbuhan penduduk, kemajuan sains dan
teknologi, dan tuntutan kemajuan dalam segala faktor kehidupan manusia menyebabkan
prilaku manusia berubah setiap periodenya terhadap pemanfaatan dan pengelolaan
lingkungan. Adanya kebijakan Otonomi daerah menyebabkan tiap kota, kabupaten dan
provinsi memiliki kebijakan masing-masing dalam tujuan kemajuan daerahnya. Tidak luput
juga kebijakan pengelolaan sungai. Saat ini, di suatu wilayah yang terdampak banjir di tiap
tahunnya pemerintah selalu mengambil kebijakan melakukan sudetan atau pelurusan
tanggul - tanggul sungai. Pemahaman konsep penanggulangan banjir adalah bagaimana
menguras, dan mengalirkan air secepat mungkin agar banjir tidak terjadi kembali, ataupun
banjir segera surut. Jika kebijakan pembangunan ini di teruskan akan mengakibatkan
rusaknya ekologi dan biotik di sungai. Dampak selanjutnya adalah limpasan air dalam
jumlah besar akan menuju daerah hilir, yang sama halnya tidak menanggulangi banjir tapi
memindahkan banjir. Oleh karenanya penelitian ini ditujukan untuk evaluasi kebijakan
pemerintah setempat agar kebijakan pengelolaan sungai dapat di tinjau kembali. Paradigma
pemerintah harus di rubah untuk melakukan Renaturalisasi sungai, melakukan sinergitas
pengelolaan sungai dari wilayah hulu hingga hilir, mengajak masyarakat secara langsung
untuk terjun dalam pengelolaan dan pemanfaatan sungai dengan baik.