Implementasi Nilai Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Abstract

Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Bahkan banyak kalangan menyatakan bahwa sebagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati dirinya yang esensinya adalah Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa di era reformasi ditandai dengan dilakukanya reformasi politik dan reformasi konstitusi, secara teoritis suatu konstitusi dapat diubah dalam rangka penyempurnaan. Upaya penyempurnaan atas kekurangan yang terdapat dalam suatu konstitusi, dapat dilakukan melalui formal amandement, constitutional convention taupun yudicial interpretation. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi nilai pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan peran lembaga Negara dalam mengaktualisasikan nilai pancasila berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsep nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu (1) terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (2) penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (3) hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan peran lembaga Negara dalam mengaktualisasikan nilai pancasila berdasarkan system ketatanegaraan Indonesia untuk menegakkan UUD 1945 dengan melakukan judicial review atas UU yang bertentangan terhadap UUD 1945 maupun dalam melakukan kewenangan lainnya sebagai pengawal politik hukum nasional, pengawal konstitusi dan sebagai penafsir tunggal pasal-pasal UUD 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan.