Show simple item record

dc.contributor.authorPrabowo, Ardianto
dc.contributor.authorHandayani, I Gusti Ketut Rachmi
dc.contributor.authorIsharyanto, I
dc.date.accessioned2019-08-01T03:42:49Z
dc.date.available2019-08-01T03:42:49Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.citationAfwit Freastoni, “Perizinan Sebagai Instrumen Tanggungjawab Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara”, Jurnal Konstitusi, Volume II No. 1, September 2013. Agus Ngadino, “Perizinan dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis”, 2012. Ainur Rofieq, Pelayanan Publik Dan Welfare State, Governance, Vol. 2, No. 1, November 2011. Dahlia Kusuma Dewi, “Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Fais Yonas Bo’a, Pancasila dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017. Dahlia Kusuma Dewi, “IzinLingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”, USU Law Journal, Vol. IINo. 1, Januari, 2014. Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. I. Gusti. Ayu. K. R. Handayani, Pengantar Hukum Lingkungan, Surakarta: Cakra Books, 2018. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana, 2005. Iza Rumesten R.S., “Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012. K. F. Sulaiman, Politik Hukum Indonesia, Yogysakarta: Thafa Media, 2017. N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika: Surabaya. Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. Ranny Christi Mose, “Implikasi Hukum atas Investasi di Kota Manado sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017”, Lex et Scietatis, Vol. V, No.4, Juni 2017. Sherry R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation dalam Sijaruddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi, Malang : Setara Press. Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang, 2012. Yudi Latif, Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.id_ID
dc.identifier.isbn978-602-361-217-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11617/11267
dc.description.abstractPenelitian ini mendiskusikan permasalahan perizinan lingkungan yang dewasa ini disalahgunakan oleh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Kerusakan lingkungan harus diminimalisasi dengan mekanisme perizinan lingkungan. Instrumen perizinan harus dimaksimalkan dengan jalan rekonstruksi norma dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan refleksi nilai Pancasila sebagai wujud pelaksanaan amanat pembukaan UUD 1945 alenia empat Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal untuk menggali asas hukum dalam merefleksikan nilai Pancasiladalam pencarian model perizinan lingkungan berpartisipasi masyarakat. Pendekatan Konseptual ditekankan sebagai koridor penelitian yang digunakan memecahkan rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi mekanisme perizinan yang mengakomodir partisipasi masyarakat,untuk mewujudkan cita keadilan dalam birokrasi sebagaimana wawasan Pancasila. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan penerapan perizinan yang berbasis partisipasi masyarakat sehingga terwujudnya keadilan sosial melalui kontrol sosial.id_ID
dc.language.isootherid_ID
dc.publisherProsiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industriid_ID
dc.titlePartisipasi Masyarakat sebagai Perwujudan Pemerintahan Berwawasan Pancasila dalam Mekanisme Perizinan Lingkunganid_ID
dc.typeArticleid_ID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record