Kedudukan Fatwa Ulama dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Landasan Operasional Bank Syariah

Abstract

Dualisme sistem perbankan di Indonesia menuntut adanya payung hukum yang berbeda sebagai landasan beroperasinya kedua sistem perbankan tersebut. Perbankan syariah memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional dengan adanya prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank syariah. Prinsip syariah tersebut berasal dari Hukum Islam, khususnya prinsip-prinsip dalam bidang muamalah. Namun mengingat demikian beragamnya pendapat ulama di bidang tersebut, maka Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membatasi prinsip syariah yang menjadi dasar adalah aturan dalam Hukum Islam yang berasal dari fatwa ulama. Akan tetapi, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fatwa ulama bukan merupakan bagian dari peraturan perundangan, sehingga dengan demikian harus diintrodusir ke dalam hukum positif agar memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum nasional.