Hukum dan Perbankan Syariah: Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 28E ayat (1), bahwa: “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,.....”. Ayat (2) bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dipertegas kembali dalam pasal 29 ayat (1) dan (2), bahwa: “Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.1 Norma hukum positif sebagaimana tertuang di dalam ketentuan UUD 1945 di atas, menjadi rujukan utama bagi ketentuan perundang-undangan di bawahnya termasuk kompilasi hukum ekonomi syariah dan perbankan syariah.