PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA PROYEK KLASIFIKASI KECIL PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21/PRT/M/2019

Abstract

Regulasi tentang pelaksanaan Keselamatan Konstruksi telah diterbitkan sejak lama. Bahkan sejak tahun 1970 masuk dalam Undang – Undang Republik Indonesia. Dalam kenyataannya belum dapat diterapkan sesuai amanat undang – undang tersebut. Setiap kecelakaan pasti ada penyebabnya, kelalaian perusahaan yang hanya memusatkan diri pada keuntungan merupakan penyebab besar kecelakaan kerja. Minimnya pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagian besar disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa program K3 hanya akan menjadi tambahan beban biaya perusahaan.Dilakukan penelitian dalam hal penerapan Sistem Keselamatan Konstruksi pada proyek kualifikasi kecil guna mengetahui dan melakukan analisa riil terkait kejadian yang menjadi polemik dalam pelaksanaannya hampir di seluruh wilayah di Indonesia pasca diterapkannya Pereturan Menteri Pkerjaan Umum No. 21/PRT/M/2021 tentang Pedoman SMKK, terutama kasus pada proyek klasifikasi kecil yang mana selama ini dianggap tidak perlu dilakukan penerapan K3. Dalam penulisan ini digunakan metodologi kualitatif dengan model pendekatan studi kasus pada proyek irigasi. Studi kasus (case study) adalah sebuah model yang memfokuskan eksplorasi “sistem terbatas” (bounded system) atas satu kasus khusus ataupun pada sebagian kasus secara terperinci dengan penggalian data secara mendalam. Hasilnya bahwa tidak diterapkannya secara optimal regulasi dan kebutuhan keselamatan itu sendiri termauk penggunaan APD sehingga perlu adanya rekomendasi dan penerapan yang lebih bersifat represif guna menjamin zero accident.