MODEL PEMILIHAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM INVESTASI AIR MINUM MENGGUNAKAN PROSES JARINGAN ANALITIS (ANP)
View/ Open
Date
2011-09Author
Pribadi, Krishna S.
Wirahadikusuma, Reini D.
Pangeran, M. Husnullah
Darmanto, Ariana
Metadata
Show full item recordAbstract
Skema kerjasama pemerintah (PPP) dan swasta pada penyediaan infrasturktur air minum di perkotaan telah berkembang
menjadi secara pesat. Banyak skema kerjasama pemerintah dan swasta yang bisa dipilih, mulai dari kontrak pelayanan
sederhana sampai skema konsesi yang kompleks. Dalam pemilihan skema yang sesuai dengan kebutuhan setempat, banyak
faktor internaldan eksternal dalam proyek harus diperhatikan. Pemilihan yang salah akan menghasilkan biaya traksaski yang
tinggi yang berakibat pada perlunya negosisasi ulang atau bahkan pembatalan kontrak. Penelitian ini megembangkan dan
mengusulkan pegambilan keputusan pembuatan model dengan multi kriteria pada pemilihan skema PPP untuk investasi air
minum menggunakan Proses Jaringan Analitis (ANP), berdasrkan pada pengertian bahwa keputusan skema PPP harus
diambil jauh sebelum proyek ditenderkan. Konsep model dari metode dan struktur dijelaskan dalam penelitian ini, kriteria
dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam model juga dianalisis. Kriteria ini termasuk solusi yang diharapkan dari implementasi
PPP, kondisi umum lingkungan Negara, kinerja penyedia layanan air minum kota dan isu-isu lingkungan, kapasitas
lembaga dan pilihan skema PPP yang tersedia. Model ini menyediakan metode yang reliabel dan sederhana untuk pengujian
awal dan pemilihan skema PPP yang sesuai. Aplikasi secara eksperimen dari model telah dilakukan untuk tiga kasus pada
tiga lokasi yang berbeda, yaitu DKI Jakarta, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tangerang. Pada tiga kasus yang ada, model
merekomendasikan konsesi sebagai skema PPP yang paling sesuai, dimana sejalan dengan apa yang ada sekarang di
Jakarta dan Tangerang, dan juga hasil dari uji feasibily awal yang dilakukan di Kabupaten Bandung yaitu konsesi. Karena itu
model ini dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam awal pemilihan skema PPP yang paling
sesuai, yang kemudian bisa diikuti evaluasi yang lebih mendalam, seperti evaluasi feasibilitas financial, pengujian kondisi
asset yang ada, pengujian awal efek lingkungan dan sebagainya.