| dc.identifier.citation | Anonim, Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2009. Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta. Anonim, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, 2004. Undang-undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan. Anonim, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, 2006. Peraturan Pemerintah RI, No 34 tahun 2006 tentang Jalan. Anonim, Pemerintah Derah Istimewa Yogyakarta, 2006. Reformasi Terpadu Pelayanan Publik, Yogyakarta. Anonim, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Lembaga KerjaSama FT.UGM, 2008. Penyusunan Grand Design/Master Plan Transportasi Perkotaan Anonim, Mineta Transportation Institute,. 2003,. Toward Sustainable for Transportation Indicator California,. MTI Report, San Jose, CA. Anonim, The World Bank, 1996. Sustainable Transport : Priorities for Policy Reform,. Washington DC. Tamin, O. Z. 1999. Konsep Manajemen Kebutuhan Transportasi, Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Transportasi Perkotaan di DKI Jakarta, Jurnal PWK, ITB Bandung. | en_US |
| dc.description.abstract | Apa yang menjadi keinginan “sebagian” masyarakat agar pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ hanya melalui “penetapan” sudah menjadi kenyataan, terminology itulah yang dipakai oleh “sebagian mereka” untuk menyatakan Jogjakarta sebagai daerah “Istimewa”. Lantas bagaimana cara mengisi atribut keistimewaan tersebut ? dan apa saja yang menjadi skala prioritas yang mestinya dikerjakan pasca penetapan tersebut ? sederet pertanyaan perlu diajukan agar substansi “keistimewaan” benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Transportasi dengan segala komponennya merupakan urat nadi sosial ekonomi masyarakat, indikator utamanya adalah “efisien” dari segi aksesibilitas dan mobilitas. Dari indikator tersebut terlihat masalah transportasi perkotaan di DIJ dengan segala implikasinya “belum” menonjol untuk diprioritaskan/diselesaikan, jika ini yang terjadi maka dampaknya dimasa mendatang akan sangat luas terhadap sektor lainnya. Kebijakan yang telah dan sedang dijalankan pemerintah DIJ dalam mewujutkan tujuan penyelenggaraan transportasi, belum seperti yang diharapkan, implementasi kebijakan sering kali tidak linier dengan formulasi kebijakan yang telah dirumuskan. Persoalan transportasi “tidak akan” dapat diselesaikan hanya dengan “kaca mata kuda” teknik transportasi saja, mengingat masalah transportasi menyangkut multi dimensi dan multi effek.
Oleh karena itu diperlukan “arah yang jelas” setiap produk kebijakan transportasi, implementasinya disesuaikan dengan apa yang telah diputuskan dengan didukung oleh kesiapan integrasi sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Komitmen pemerintah DIJ dengan segala perangkatnya menjadi “kata kunci” dalam menyelesaikan persoalan transportasi saat ini dan masa mendatang. Keistimewaan tidak akan berarti apa-apa mana kala tidak ada perubahan mendasar terhadap strategi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya aspek transportasi diperkotaan.
Bukan hanya sekadar atribut administrasi pemerintahan yang telah menetapkan dan mengukuhkan Gubernur dan Wakil Gubernurnya, tapi lebih kepada “apa” dan “bagaimana” pengaruh istimewa tersebut terhadap berbagai indikator kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian serius, terutama bagi pemerintah daerah DIJ beserta jajarannya adalah sektor transportasi khususnya di “aglomerasi perkotaan”. Kenapa demikian, dengan melihat kecendrungan yang terjadi baik dalam | en_US |
