Eksistensi Infrastruktur dan Performansi Kemandirian Kawasan Agropolitan Poncokusumo

Abstract

Keberadaan pembangunan infrastructure terpadu pada kawasan agropolitan memiliki peran sangat penting dalam menumbuh-kembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut , Kawasan Agropolitan Poncokusumo (KAP) Malang yang berbasis agrobisnis dan ekowisata merupakan satu dari 11(sebelas) kawasan agropolitan di Jawa Timur. Kawasan Agropolitan Poncokusumo (KAP) dengan luas kawasan 10.116,5 Ha yang terdiri dari 17 Desa dengan lebih dari separuh adalah wilayah pegunungan juga merupakan salah satu Kawasan Agropolitan yang dibangun di Indonesia. KAP memiliki ketinggian rata rata ± 842 m diatas permukaan laut yang mana wilayah dengan topografi tertinggi adalah desa Ngadas (2100 m dpl). Secara umum KAP yang terletak dikaki gunung Semeru didominasi dataran tinggi dan perbukitan yang bergelombang dengan tingkat kelerengan >40%. Terkait dengan fungsi kawasan lindung di KAP terdapat dua kawasan lindung yaitu Kawasan taman nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS) yang disanggah oleh desa Poncokusumo, Sumberejo, Pandansari, Gubuklakah, Ngadas dan Wringinanom serta kawasan Perhutani. Aspek aspek pembangunan didalam KAP meliputi Sumber daya manusia, Sumberdaya alam, Tata guna lahan, Pertanian, Perumahan, Infrastruktur terpadu yang berkelanjutan, Teknologi, Permodalan dan Institusi. Dalam pengembangan KAP, pembangunan infrastruktur terpadu yang sustainabel sangat penting untuk mendukung seluruh aktivitas di dalamnya. Tulisan ini menyampaikan proses analisis dalam penyusunan arahan desain pembangunan infrastruktur terpadu yang sustainable dalam mendukung pengembangan KAP. Fokusnya adalah memperhatikan sustainibilitas aspek social, ekonomi, dan lingkungan dari eksistensi infrastruktur dan kemandirian Kawasan Agropolitan Poncokusumo (KAP).Kawasan Agropolitan Poncokusumo (KAP) yang dikategorikan sebagai Kawasan Agropolitan by nature telah berkembang secara tradisional berdasarkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan didukung oleh fasilitas Pemerintah. Konsep pembangunan yang dijalankan adalah dengan mengintegrasikan pembangunan sector sector kedalam model pendekatan pengembangan wilayah yang holistic dan berkelanjutan dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir. Dengan demikian untuk analisa kinerja KAP digunakan metode al.: analisis situasional, matrik potensial, LAP (Land Allocations Percentages), Bayes – LQ (Location Questions), VA (value added), BCG (Boston Consulting Group), CF (Coumpounding Factor), dan ISM (interpretative structural model); tingkat kemandirian dianalisis dengan multi dimensional scaling. Selanjutnya dilakukan penganalisaan tingkat kemandirian KAP berdasarkan dimensi dimensi kemandirian kawasan agropolitan seperti Infrastruktur, Supra struktur, agribisnis, agroindustri, dan pemasaran). Penyediaan infrastruktur penunjang pengembangan agribisnis di KAP telah dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok penunjang Subsistem yang dianalisis seperti Usaha tani, Pengolahan Hasil, Pemasaran, dan Pelayanan umum. Telah ditentukan jenis infrastruktur yang harus tersedia al.: Pada bagian Usaha tani adalah Sistem Penyediaan Air Baku, Jalan Usaha tani (farm road), Gudang, Tempat pengumpulan hasil sementara (TPHS). Pada bagian Pengolahan Hasil seperti Packing House, Sarana Air bersih, Sarana pengolahan industriRumah tangga atau home industri. Pada bagian Pemasaran al.: Sub terminal agribis, Pasar pasar tradisional, Pasar lelang agro, Jalan antar desa Kota. Sedangkan pada bagian Pelayanan Umum al.: Bank Perkreditan Rakyat, BRI, Koperasi tani, BPP, Kios warung Internet. Hasil analisis menunjukkan bahwa : (1) Pengembangan KAP pasca fasilitasi mulai memperlihatkan kinerja yang memberikan dampak positif: (2) Kemandirian KAP pasca fasilitasi belum cukup baik, dan masih membutuhkan peningkatan terhadap beberapa aspek; dan (3) Pembangunan infrastruktur terpadu yang sustainabel harus menjadi penggerak, pendorong, dan pengungkit, sektor-sektor lain, Dalam pengembangan KAP secara mandiri dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, yang tercermin dalam bentuk penerapan sistem manajemen lingkungan (SML), yang mengindahkan keberlangsungan kegiatan ekonomi, kestabilan sosial budaya dan kelestarian fungsi lingkungan. Beberapa catatan yang diperoleh dari Hasil analisis al. adalah : Masih diperlukan intervensi Pemerintah dalam upaya percepatan pencapaian KAP menjadi mandiri khususnya dalam pengadaan infrastruktur. Dalam intervensi untuk percepatan pembangunan infrastruktur tersebut akan sangat sesuai jika kualitasnya setara dengan infrastruktur perkotaan pada level standart pelayanan minimum (SPM).