| dc.identifier.citation | Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi, Yogyakarta : AMP YKPN. Ekawarna, Shita Unjaswati, Sam, Iskandar, dan Rahayu, Sri. 2009. Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Cakrawala Akuntansi, Volume 1, No 1, Februari 2009. Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo Hari. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah Apakah Mengalami Pergeseran. SNA, 10, 26-28 Juli 2007. Ronald, Andreas dan Sarmiyatiningsih, Dwi. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 1, No. 1, Juni 2010. Hidayat, Paidi,Pratomo, Wahyu Ario dan Harjito, D. Agus. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran Di Sumatra Utara. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No. 3, Desember 2007. Susilo, Gideon Tri Budi dan Hariadi, Priyo. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi (Studi Empiris Di Propinsi Jawa Tengah). Konferensi Penelitian Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik Pertama, 25-26 April 2007. Sularmi dan Agus Endro Suwarno. 2006. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Keuangan. Jurnal Akuntansi Keuangan. Volume 5, No. 1, April 2006. Andi Prasetyo. 2011. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dilihat dari Rasio Pendapatan Daerah pada APBD 2006-2008. Skripsi. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Offset. Nataluddin. 2001. Potensi Dana Perimbangan Pada Penerimaan Daerah di Propinsi Jambi. Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN. Setyawan, Setu. 2003. Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang dilihat dari Perspektif Akuntabilitas. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 1, Agustus 2003. Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Keuangan No. 74 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011. | en_US |
| dc.description.abstract | Analisis Kinerja Keuangan sangat penting karena merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi ,sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran. Analisis tersebut akan menunjukkan seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode
dan tingkat kemajuan efisiensi ,aktivitas dan pertumbuhan Kaupaten Kota se eks Karesidenan Surakarta.
Analisis kinerja anggaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode rasio keuangan yaitu laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Rasio keuangan dalam penelitian ini dibedakan menjadi: rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Kota se eks Karesidenan Surakarta mengalami kenaikan, rasio efektifitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PADnya telah dapat melampaui anggaran yang ditetapkan dan rasio efisiensi mengalami kenaikan, rasio aktivitas menunjukkan pelaksanaan pembangunan semakin menurun dari tahun ke tahun, kemudian rasio pertumbuhan mengalami kenaikan. | en_US |
