| dc.identifier.citation | Bupati Tegal Ajukan Penangguhan Penahanan, http://www. republika. co.id/ berita/ nasional/ hukum, diakses 1 januari 2015 Dollery. B. E, and Grant. B, 2011, Economic Efficiency versus Local Democracy?A Evaluation of Structural Change and Local Democracy in Australian Local Government, Journal of Interdisciplinary Economics. Department of Local Government and Planning, 2011, Financial management (sustainability) Guideline, Australia Geys. Benny, Friedrich. Heinemanm, Alexander Kalb, 2007, Value for money? Measuring German Lokal Government Efficiency. Proceedings Conference Govermance research unit, Berlin, Germany. Heriningsih, Sucahyo, dan Marita, 2013, Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah kabupaten dan Kota di Pulau Jawa), Buletin Ekonomi, Vol 11, No.1. FE UPNVY, Yogyakarta. Heriningsih, Sucahyo, dan Rusherlistyani, 2014, Pengungkapan Laporan Keuangan, Kelemahan SPI, dan Ketaatan pada Perundang-undangan yang Dianalisis dari opini Auditor, Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper Sinau 3, UPN “Veteran” Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur. Heriningsih, Sucahyo, 2014, Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. Paradigma, Vol.18, No 2. FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta. Jones, Rowan & Pendlebury, Mourice, 2000, Public Sector Accounting, 5th Ed. London: Financial Times- Prentice Hall. Lin, Ming-lan., Lee, Yuan-Duen., Ho, Tsai- Neng. 2010. Applying integrated EA/AHP to evaluate the economic performance of local governments in China. European Journal of Operational Research, 209 . Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andy Offset:Yogyakarta. Mustikarini dan Fitrisasi, 2012, Pengaruh Karakteristik Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi. IAI, Jakarta. http//www.sna.akuntansi.unikal.ac.id Nurcholish, H. (2005). Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah. Gramedia Widiasarana Indonesia. Predikat WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi, http://www.tempo.co/read/news/2013/09/3, di akses 1 Januari 2015 Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Susilo, Hafidh dan shiddig Nur Rahardjo , 2013, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia), Diponegoro Journal of Accounting, Vol.2, No.4. Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Diponegoro. Semarang | en_US |
