| dc.identifier.citation | [1] Adellia Shabrina Prameka, tentang Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Ahmad Yani (2009:51)Ananda (2001)Abdul Halim (2004:68) Akbar (2012)Bastian (2006:189) [2] Biro Pusat Statisik Kota Yogyakarta, kabupaten Kulon Progo dalam Angka. Dini. 2012. “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 2011 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)”. [3] Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan asset Daerah (DPPKA) Kabupaten Kulon Progo [4] Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 [5] Henny Purniasih (2010) meneliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak pengembalian bahan galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sleman. (Harianto dan Priyo 2010),Halim (2006) dalam indraningrum (2011) (Halim 2004:18) dalam Mauliana (2009) [6] Keputusan menteri dalam negeri no 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan dan pertangung jawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan , penyusunan dan perhitungan APBD [7] Muchammad Zaky (2012), tentang peranan pajak daerah dan kontribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten ekskaresidenan Banyumas Mardiasmo. 2011.Perpajakan.Penerbit. Andi: Yogyakarta. [8] Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah [9] Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah [10] Peraturan Daerah kabupaten Kulon Progo No 6 tahun 2011 tentang pajak Daerah pemendagri nomor 13 tahun 2006, [11] Rosa Alamri meneliti tentang “Pengaruh pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah (studi kasus kabupaten/kota di propinsi gorontalo”, [12] Safitri, Dian. 2010. “Analisis Efektivitas,Efesiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD”,Yogyakarta. Siahaan (2005) dalam Rahdina (2008) [13] Undang-undang No 32 tahun 2004 [14] Undang - undang no 33 tahun 2004 [15] Undang-undang Nomor 34 Tahun. 2004. Tentang Jenis Pajak Daerah. [16] Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-undang Nomor18Tahun 1997 tentang pajak hotel dan retribusi daerah. [17] Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, retribusi daerah, pajak daerah [18] Undang-undang Nomor 17 pasal 2 tahun 2003 meliputi kekayaan negara / daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, [19] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [20] Yakobus Doru (2010), penelitianya tentang analisis kontribusi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain pendapatan asli daerah kabupaten Bantul | in_ID |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze the effectiveness and contribution of local taxes, levies, and wealth
management separated areas on local revenues (a case study in the Kulonprogo district 2010-2014). The
approach in this study as well as the nature of the data used is quantitative. Population in this research is
the Regional Revenue Realization Report Kulonprogo district and sample in this study is from the 2010-2014
Regional Revenue Realization reports Kulonprogo district data analysis methods used in this
research is Descriptive Statistics, Analysis Effectiveness and Analysis of Contributions. Of three of these
components can be concluded that the levels of the most effective revenue in 2013, and have contributed
most to the local revenue is levies in 2010, although greatest contribution, but it can be said that the levies
still less provide contributions to the local revenues Kulonprogo district | in_ID |
