Kajian Kinerja DAS di KHDTK Cemoro Modang Dalam Mendukung Pengelolaan DAS

Abstract

Pengelolaan DAS sangat perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian DAS. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui kinerja DAS. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja DAS di KHDTK Cemoro- Modang dilihat dari aspek sosial ekonomi dan kelembagaan. Lokasi penelitian di KHDTK Cemoro-Modang di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cepu, Kabupaten Blora. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Cemoro-Modang secara fisik masuk dalam kategori zona ekologi hutan dataran rendah dengan kelas perusahaan jati. Beberapa kecamatan masuk dalam KHDTK Cemoro Modang yaitu Kecamatan Sambong dan Kec. Cepu. Metode yang digunakan adalah menggunakan Sidik Cepat Degradasi Daerah Aliran Sungai (Paimin, Sukresno, & Purwanto, 2010). Parameter yang digunakan adalah parameter sosial ekonomi kelembagaan. Parameter sosial adalah kepadatan penduduk geografi, kepadatan penduduk agraris, perilaku/tingkah laku konservasi, hukum adat dan nilai tradisional. Parameter aspek ekonomi adalah ketergantungan terhadap lahan, tingkat pendapatan dan kegiatan dasar wilayah (LQ pertanian). Parameter kelembagaan adalah keberdayaan kelembagaan informal konservasi dan keberdayaan lembaga formal pada konservasi. Analisis data dilakukan dengan menskoring parameter yang digunakan dengan skala 1 sampai 5 (sangat rendah sampai sangat tinggi). Dari hasil skoring dan pembobotan akan menghasilkan skala kerentanan yaitu >4,3 (sangat rentan/sangat terdegradasi), 3,5-4,3 (rentan/terdegradasi), 2,6-3,4 (sedang), 1,7-2,5 (agak rentan/agak terdegradasi), <1,7 (tidak rentan/tidak terdegradasi). Hasil penelitian diperoleh bahwa KHDTK Cemoro Modang dilihat dari aspek sosial ekonomi kelembagaan masuk dalam kategori rentan/terdegradasi. Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian khusus. Kondisi yang menjadi perhatian adalah dapat dilihat dari beberapa parameter yaitu kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk geografis, budaya, nilai tradisional, ketergantungan penduduk terhadap lahan, dan keberdayaan lembaga formal pada konservasi. Parameter-parameter tersebut menunjukkan skala 5 yang berarti parameter tersebut dalam kondisi sangat rentan, sehingga diperlukan solusi untuk memperbaiki kondisi DAS. Solusi tersebut dapat berupa kebijakan pengaturan kelahiran, alternatif pekerjaan lain selain pertanian agar masyarakat tidak tergantung dengan lahan, peningkatan penyuluhan untuk menggalakkan konservasi tanah dan air. Kajian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemegang kebijakan untuk melakukan pengelolaan DAS yang lebih baik.