| dc.identifier.citation | [1] M. Kende, “Global Internet Report 2016,” 2016. [2] J. K. Scott, “Assessing the quality of web sites,” State Local Gov. Rev., vol. 37, pp. 151–165, 2005. [3] R. Heeks, “Most E-Government for Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced?,” 2003. [4] R. E. Indrajit, “Penilaian Profil Penerapan dan Pengembangan E-Government.” EKOJI999, Jakarta, 2012. [5] W. Kumorotomo, “Kegagalan Penerapan E-Government Dan Kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet,” pp. 2–10, 2010. [6] The World Bank, “e-Government,” 2015. [Online]. Available: http://beta.worldbank.org/en/topic/ict/bri ef/e-government. [Accessed: 17-Jan- 2017]. [7] M. R. Musa, “An e-readiness Assessment Tool for Local Authorities : A Pilot Application to Iraq,” American University in Cairo, 2010. [8] F. Nento, L. E. Nugroho, and Selo, “Model E-Readiness Untuk Pengukuran Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Smart Government : Studi Kasus Pemerintah Provinsi Gorontalo,” in Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri (SENIATI), 2017, p. B27.1-6. [9] T. Nam and T. a. Pardo, “Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions,” Proc. 12th Annu. Int. Digit. Gov. Res. Conf. Digit. Gov. Innov. Challenging Times - dg.o ’11, p. 282, 2011. [10] B. Cohen, “What Exactly is a Smart City?,” 2013. [Online]. Available: m/1680538/what-exactly-is-a-smartcity). [11] B. Cohen, “Smart City Index Master Indicators.” Universidad del Desarrollo Esade Institute For Public Governance And Management, 2014. [12] J. W. J. W. Creswell, V. L. P. Clark, and V. L. Plano Clark, “Designing and Conducting Mixed Methods Research,” p. 275, 2007. | in_ID |
| dc.description.abstract | Transformasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini telah berkembang ke arah
konvergensi digital. Situasi ini telah membuka peluang besar terhadap integrasi vertikal dan
horisontal, baik di dunia industri maupun pemerintahan. Sementara itu pengembangan smart
government mulai dikembangkan dengan merasionalkan ketersediaan teknologi tersebut dalam
menyediakan layanan prioritas pemerintah. Pengukuran e-readiness merupakan salah satu hal
penting yang dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan smart government. Pesatnya
kemajuan TIK dan kurangnya kapasitas di tingkat daerah menjadi alasan mengapa pengukuran
e-readiness tersebut perlu dilakukan. Berkenaan dengan hal itu, penelitian ini akan melakukan
pengukuran e-readiness Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kaitannya dengan penerapan
smart government. Pengukuran ini dilakukan dengan pendekatan sosio teknis dimana faktor
teknologi, faktor manusia dan faktor institusional merupakan tiga faktor utama yang perlu
diukur dalam e-readiness ini. Alat pengukuran e-readiness yang digunakan dalam penelitian
ini merupakan sebuah alat pengukuran yang dikembangkan oleh Musa dalam pengukuran ereadiness
di Irak pada tingkat pemerintah daerah. Adapun data yang dikelola dalam penelitian
ini adalah secara kuantitatif dan kualitatif diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan
kepada empat kelompok responden di daerah Provinsi Gorontalo. Kelompok responden
tersebut adalah 1. Kelompok administrator e-government, 2. Kelompok pegawai pemerintah,
3. Kelompok masyarakat umum, dan 4. Kelompok bisnis penyedia layanan. Hasil pengukuran
e-readiness khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri berada pada
angka 74,20 pada grade “B” dengan interpretasi “Tinggi”. Sedangkan untuk nilai e-readiness
rata-rata yang menyatakan kesiapan Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah sebesar
58,68 pada grade “C” dengan interpretasi tingkat kesiapan “Sedang”. | in_ID |
