FREIES ERMESSEN KE CITIZEN FRIENDLY DALAM PERIZINAN INDONESIA

Abstract

Simbolisasi administrasi pemerintahan dengan Citizen Friendly memberi harapan besar terhadap berubahan mendasar menuju administrasi pemerintahan yang demokratis, familier, ramah serta kesejajaran kedudukan antara “penguasa” dengan “yang dikuasai”, yang berujung pada pemenuhan dan penyesuaian antara harapan dan kebutuhan warga masyarakat dengan tanpa kehilangan kewajiban untuk melindungi aparaturnya. Undangundang mengamanatkan perubahan orientasi dari freies ermessen ke

citizen friendly, termasuk dalam perizinan Indonesia, dalam waktu

dua tahun dari saat diundangkannya undang-undang tersebut. Perubahan mendasar tersebut tidak mungkin terlaksana hanya dengan melakukan

obyektifikasi dalam bentuk terbentuknya perubahan dan digantikannya peraturan pelaksanannya saja. Sementara perubahan tersebut adalah perubahan yang paradigmatik yang tidak hanya aturan hukum, birokrasi, aparaturnya, tetapi juga perubahan pada budaya hukumnya. Merumuskan redaksional undang-undang jauh lebih mudah dibandingkan dengan mewujudkan apa yang tersurat dan apa yang tersirat dari undang-undang itu sendiri. Kerja eksekutif untuk senantiasa mencermati aktualisasinya dalam kehidupan administrasi pemerintahan merupakan pekerjaan yang cukup melelahkan, karena esensi dari keseluruhannya adalah perubahan manusia, warga masyarakat dan pemerintahan itu sendiri.