| dc.contributor.author | Nurhayati, Nunik | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T01:32:47Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T01:32:47Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.citation | http://netcj.co.id/voice/video/141758/sungai-baki-dipenuhisampah (Diakses tanggal 1 Juli 2016) http://www.solopos.com/2013/11/05/masalah-sampah-hujandatang-bau-tpas-mojorejo-menyebar-462662 (Diakses tanggal 1 Juli 2016) http://www.solopos.com/2015/02/17/masalah-lingkunganbanyak-desa-di-sukoharjo-tidak-miliki-tps-577658 (Diakses tanggal 1 Juli 2016) http://www.solopos.com/2017/01/20/10-lokasi-di-sukoharjo-inirawan-sampah-786318(diakses tanggal 30 Januari 2017) https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2017/02/19/berikansaran-bhabinkamtibmas-polsek-baki-sukoharjo-hadiripertemuan-kst/ (diakses tanggal 20 februari 2017) Irwan Ridwan Rahim,dkk. Studi Pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/ handle/123456789/18795/Jurnal%20T.A%20Muh%20idil. pdf;sequence=1. (diunduh tanggal 3 Feruari 2017) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pendirian Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar Sri Y. Pudyatmoko,. 2009. Perizinan. Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta : Grasindo. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | in_ID |
| dc.identifier.isbn | 978-602-361-070-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/9413 | |
| dc.description.abstract | Artikel ini bertujuan untuk membahas urgensi Izin Lingkungan
Pendirian TPS dan juga merumuskan model implementasi izin
lingkungan dalam pendirian TPS di setiap desa. Metode penelitian yang
digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum non-doktrinal
yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.
Lokasi penelitian ini di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah. Hasil dari pembahasan didapatkan bahwa 1)izin lingkungan
untuk kegiatan pendirian TPS di Sukoharjo penting untuk diadakan
sebagai pencegahan pencemaran lingkungan dari sampah B3, menjadi
acuan bagi desa yang belum memiliki TPS agar mempersiapkan halhal
yang
harus
atau tidak boleh
dilakukan
dalam pendirian TPS,
dan
juga
bisa sebagai dasar hukum pemerintah daerah untuk memberi
sanksi
kepada pemerintah desa yang
melanggar izin tersebut apabila
ternyata terbukti TPS yang dibuat mencemari lingkungan dan
menganggu kesehatan masyarakat. 2) Model Izin lingkungan TPS atau
TPS 3R cukup dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup asalkan persyaratan pendirian
TPS dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu
dengan memisahkan sampah menjadi 5 jenis, kecuali untuk TPS B3
harus melengkapi amdal atau UKL-UPL tergantung dengan luas
dan dampak tempat tersebut. Maka, dalam implementasi nya, izin
lingkungan ini dapat dijadikan panduan bagi pemerintah Desa yang
belum mendirikan TPS sehingga TPS yang dibangun nantinya adalah
TPS yang sehat dan ramah lingkungan. | in_ID |
| dc.language.iso | id | in_ID |
| dc.publisher | Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)” | in_ID |
| dc.title | Quo Vadis Izin Lingkungan Pendirian Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) (Studi Kasus di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah) | in_ID |
