Penguatan Integrasi Analisis Dampak Lalu Lintas Dalam Sistem Perizinan Bagi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) adalah kajian dampak lalu lintas yang timbul dari kegiatan pembangunan dimana hasilnya dituangkan dalam dokumen yang menjadi syarat bagi penerbitan izin lokasi atau IMB. Praktik di beberapa pemerintah daerah menunjukkan bahwa kewajiban untuk melakukan Andalalin kerap diabaikan, karena belum diakomodasi dalam perda atau ketiadaan tenaga konsultan bersertifikat. Namun demikian, kewajiban untuk mengintegrasikan Andalalin melalui sistem perizinan lokasi atau IMB bersifat imperatif dan mengikat penerbit izin. Pengecualian dokumen Andalalin sebagai syarat penerbitan izin memunculkan potensi ancaman terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keabsahan izin yang diterbitkan. Melalui kebijakan diskresi persoalan ketiadaan konsultan bersertifikat dapat dipecahkan, sehingga fungsi izin sebagai sarana hukum untuk mencapai kesejahteraan in concreto dapat dicapai.