Model Perizinan Industri Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Eksistensi Suku Samin dalam Konflik Izin Lingkungan Pabrik PT. Semen Indonesia)

Abstract

Perizinan Industri Berbasis Kearifan Lokal, sudah seharusnya dilaksanakan oleh pembuat dan pelaksana perizinan dengan megacu pada kearifan lokal setempat. Mengingat fungsi diberikannya perizinan yaitu semata-mata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi di Kendeng terdapat pabrik semen yang bermasalah pada perizinannya. Dari awal rencana pembangunan pabrik tersebut masyarakat sekitar sudah menolaknya karena berpotensi merusak sumberdaya yang ada disekitar pabrik, jelas hal ini tidak selaras dengan fungsi diberikannya perizinan. Masyarakat suku adat setempat atau yang disebut dengan “Suku Samin/Sedulur Sikep” pun ikut menolak adanya pembangunan pabrik semen tersebut karena dalam ajaran mereka yaitu ajaran Samin (Saminisme) menolak budaya kapitalisme yang terlalu mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan akibatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa antara pengaturan dan realita belum berjalan sejajar. Pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 18B UUD 1945, PP. Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional dan Kepmen ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars dan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dengan demikian, kita menawarkan solusi berupa revisi peraturan daerah provinsi dengan menambahkan substansi tentang kearifan lokal agar sesuai dengan peraturan yang ada diatasnya yaitu Undang – Undang dan UUD 1945. Selain itu, pemerintah diharapkan mengingat kembali mengenai fungsi utama perizinan dibuat yaitu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.